KETIK, MAGETAN – Puluhan SMPN di Magetan yang tak terpenuhi pagunya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2023 mendapat perhatian DPRD Magetan.
Wakil rakyat meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) melakukan kajian serius penyebab 20an SMPN di Magetan yang gagal memenuhi pagunya.
Selain itu wakil rakyat juga meminta agar kualitas di masing-masing satuan pendidikan merata, antara yang di pusat kota maupun yang di pinggiran.
‘’Pemkab Magetan harus bisa meningkatkan kualitas masing-masing lembaga, sehingga tejadi pemerataan. Jangan sampai ada kesan sekolah A lebih baik dari sekolah B, itu PR-nya,’’ Kata Ketua DPRD Magetan, Sujatno dihubungi Ketik.co.id.
Sujatno mengatakan jika pemerataan kualitas pendidikan terjadi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat masih fokus pada sekolah-sekolah yang difavoritkan dalam mempercayakan pendidikan buah hatinya.
‘’Ini harus menjadi perhatian khusus, sehingga kalau kualitasnya merata dan semakin bagus bisa meminimalisir kekurangan pagu di lembaga,’’ tambahnya.
Politisi PDIP ini mengatakan sejatinya sistem zonasi memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya menciptakan suasana kelas yang heterogen, menghemat waktu, akses pendidikan lebih merata, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga, Pemerataan peserta didik dan berkurangnya stigma sekolah favorit.
‘’Sekarang sistem zonasi dan tujuannya bagus, karena sekolah lebih dekat dengan rumah, tidak perlu jauh-jauh, kelasnya juga semakin heterogen,’’ paparnya.
Kata dia penyebab belum terpenuhinya pagu di SMPN yang ada di wilayah Magetan perlu dilakukan identifikasi. Karena dia meyakini setiap sekolah memiliki permasalahan yang berbeda dengan sekolah lainnya.
‘’Perlu dilakukan kajian agar lebih akurat," ungkapnya.
Menurunya Dikpora Magetan perlu memberikan perhatian kepada masing-masing sekolah yang belum terpenuhi pagunya. Agar sekolah melakukan pendekatan dan mencari akar masalahnya untuk diselesaikan bersama.
‘’Yang harus menjadi perhatian itu mengapa siswa kok tidak mau ke situ,’’ tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan SMPN di Magetan gagal memenuhi pagu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
Sebab, dari 7.168 total pagu yang tersebar di 39 SMPN se-Magetan, hanya terisi 5.679 kursi. Imbasnya sebanyak 1.494 kursi kosong di bangku SMPN se-Magetan atau setara dengan 48 kelas dengan jumlah rombel rata-rata 30 siswa.
Kondisi itu membuat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Magetan memberikan kebijakan khusus dengan memberikan kelonggaran pendaftaran hingga batas MPLS 2023. (*)
