KETIK, SURABAYA – Kongres Perempuan Penjaga Hutan menjalankan sidang pleno yang menghasilkan presidium daerah provinsi dari 14 provinsi se-Indonesia di Surabaya pada Jumat (10/11/2023).
Mereka juga bersepakat membentuk Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI).
Mereka dihadapkan dengan terbatasnya infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan lain sebagainya.
Di sisi lain, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, tingginya biaya produksi dan jejaring perempuan dan generasi muda yang masih terbatas turut mempengaruhi pengembangan produk-produk yang dihasilkan.
Pemenuhan, perlindungan dan penguatan kepada kelompok perempuan adalah kewajiban negara, yang harus dijalankan dan terintegrasi di dalam setiap kebijakan maupun program pemerintah.
Kongres Perempuan Penjaga Hutan membentuk FP3HI. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)
Sidang yang diikuti oleh kategori perempuan penjaga hutan berusia di atas 30 tahun ini berlangsung cukup panjang. Bertujuan untuk membentuk dan menetapkan presidium daerah provinsi yang bertugas sebagai koordinator masing-masing provinsi dalam forum yang baru terbentuk pada sidang komisi.
Ke-14 presidium daerah provinsi yang diajukan di antaranya Bunsu Raina (Aceh), Misyanti (Riau), Ani Tasriyah (Sumatera Selatan), Yaherna Gusti (Sumatera Barat), Neneng Puspita (Bengkulu), dan Agata Elma Ulana (Kalimantan Barat).
Kemudian Patriani (Kalimantan Timur), Purkasih (Jawa Tengah), Ester Balango (Sulawesi Tengah), Putri Ayu Anjasari (Sulawesi Selatan), Yokbeth Elizabeth Sueymala (Papua), Amina Ahek (Papua Barat), Agata Alua (Papua Tengah), dan Magdalena Marista Tanoy (Papua Selatan).
“Nama-nama yang tertera di atas akan menjadi pimpinan yang mengoordinir dan memantau perempuan penjaga hutan di wilayah mereka masing-masing,” pungkas Ketua Panitia Ike Sulistiowati. (*)
