KETIK, SAMPANG – Hadi Rifa'i, Badan Pembinaan Umat (BPU) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terkait dugaan pelepasan jilbab yang dialami oleh anggota Paskibraka putri yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Bahkan dia menilai anggota paskibraka putri yang dikabarkan diminta melepas jilbab saat bertugas di IKN adalah bentuk kemunduran. Sebab, hal ini bertentangan dengan semangat Muslimah di Indonesia yang kini semakin berani menutup aurat tanpa mengorbankan prestasi mereka.
"Penggunaan jilbab bukanlah hambatan bagi perempuan Muslim untuk berkarya dan berprestasi di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan kenegaraan seperti menjadi anggota Paskibraka", ujarnya dengan tegas kepada wartawan media ketik.co.id, Rabu (14/08/2024).
Padahal selama ini, imbuh Hadi Rifa'i, banyak anggota Paskibraka yang tetap bisa menjalankan tugas mereka dengan baik sambil mengenakan jilbab, bahkan ada yang pernah menjadi pembawa baki bendera pusaka dalam upacara nasional.
"Dugaan pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka putri tahun ini merupakan langkah mundur yang tidak sejalan dengan perkembangan positif yang telah dicapai oleh Muslimah berhijab di tanah air", jelasnya.
Situasi ini menunjukkan adanya kemunduran dalam penerapan kebijakan yang seharusnya mendukung kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi.
"Jika kebijakan pelarangan jilbab ini diterapkan, maka Indonesia seolah-olah mundur jauh ke belakang, padahal seharusnya tidak ada alasan untuk menganggap bahwa penggunaan jilbab dapat menghalangi seseorang dalam menjalankan tugas kenegaraan", ungkapnya.
Selain itu, Hadi juga menyoroti pentingnya peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, termasuk menghormati keyakinan agama setiap warga negara.
Menurut Hadi Rifa'i, BPIP seharusnya menjadi lembaga yang paling memahami pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghormati hak Muslimah yang sudah baligh untuk mengenakan jilbab.
Tak hanya itu Ia juga meminta agar BPIP memberikan izin kepada anggota Paskibraka Muslimah yang sebelumnya berhijab dalam keseharian mereka untuk tetap mengenakan jilbab saat bertugas.
"Oy, jika adik-adik Paskibra dipaksa atau di minta untuk melepas hijabnya, maka pulang saja. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan mendukung hak-hak perempuan Muslim untuk berhijab, terutama dalam konteks tugas kenegaraan seperti Paskibraka", imbuhnya.
Ia berharap agar kasus ini menjadi perhatian serius dan tidak terjadi lagi di masa depan, demi menjaga kemajuan dan kebebasan beragama di Indonesia.
"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," pungkasnya.(*)
