KETIK, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo berupaya terus meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT), guru swasta, dan tenaga honorer. Dari tahun ke tahun, jumlah sasaran pemberian tambahan penghasilan semakin meningkat.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2023 disebutkan, jumlah penerima tunjangan pendapatan itu mencapai 12.834 orang pada 2021. Kemudian, pada 2022, jumlahnya menjadi 9.837 orang. Angkanya naik lagi pada 2023 menjadi 13.206 orang. Pada 2024, jumlahnya semakin bertambah menjadi 14.065 orang.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjelaskan, program peningkatan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Melalui pemberian insentif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
”Peningkatan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer diberikan dalam bentuk tunjangan dan insentif bulanan,” kata Gus Muhdlor, sapaan Bupati Ahmad Muhdlor, saat menyampaikan LKPj dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo.
Keberhasilan program tersebut akan berdampak peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan. Pada 2023 lalu, SPM pendidikan Kabupaten Sidoarjo mencapai 98,32 persen.
Data yang diperoleh Ketik.co.id menyebutkan, peningkatan kesejahteraan itu, antara lain, berupa dana untuk gaji dan tunjangan guru PTT dan GTT di SD negeri. Jumlahnya mencapai Rp 12.880.426.600.
Insentif guru PAUD mencapai Rp 12,60 miliar. Insentif guru TK/RA/BA mencapai Rp 15,94 miliar. Ada pula insentif untuk guru TPQ yang mencapai Rp 34,65 miliar. Insentif guru SD/MI mencapai Rp 6,49 miliar.
Kemudian, insentif guru SMP/MTs mencapai Rp 4,15 miliar. Insentif guru madin ula dan wustho Rp 3,48 miliar. Gaji dan tunjangan GTT SMPN Rp 1,74 miliar. Insentif guru agama Rp 900 juta dan sebagainya.
Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menjelaskan, tujuan program peningkatan kesejahteraan guru GTT, PTT swasta, dan lain-lain itu memang bisa diwujudkan dalam peningkatan insentif. Itu pun sebenarnya masih bisa ditambah
”Para guru juga perlu diberi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan,” kata legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Jaminan itu bisa berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya memberikan jaminan saat mereka melakuan pengabdian. Misalnya, jaminan keselamatan saat dalam perjalanan pulang dan pergi mengajar.
”Tidak waswas di jalan,” tambah Bangun Winarso.
Meski demikian, wakil rakyat asal Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, itu mengingatkan pentingnya tolok ukur yang jelas dalam pemberian insentif dan tunjangan. Bukan sekadar standar minimal pelayanan (SPM) pendidikan.
Outcome atau capaian dalam waktu tertentu juga harus jelas. Dia mencontohkan pemberian insentif untuk guru-guru mengaji di Taman Pendidikan al Quran (TPQ).
Ada dua hal yang perlu diperkuat. Pertama tentang verifikasi data para penerima. Sebab, jumlahnya sangat besar. Total ada 8.520 guru TPQ. Masing-masing memperoleh Rp 350 ribu per bulan selama 12 kali setahun. Disiyalir, datanya masih belum benar-benar valid. Masih ada data dobel penerima.
”Ini menjadi kewenangan Kemenag Sidoarjo. Verifikasinya harus lebih akurat dan valid,” ungkap Bangun Winarso.
Kedua tentang parameter outcome insentif yang nilainya tergolong besar ini, yaitu Rp 34 miliar lebih setahun. Outcome itu, misalnya, berupa capaian yang jelas berupa peningkatan animo anak-anak untuk mengaji. Semangat mereka belajar Quran.
”Jangan waktunya mengaji mereka malah nonton TV atau main HP,” ungkap Bangun Winarso.
Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo menentukan outcome itu dengan indikator yang riil dan terukur. Ukurannya adalah anak-anak benar-benar mengaji. Sehingga kemampuan baca tulis murid SD, misalnya, tidak lagi rendah.
”Jadi kita beri insentif itu ada manfaatnya dan terukur. Ngasih-ngasih saja tanpa ukuran jelas juga tidak bagus,” tegas Bangun Winarso. (*)
