KETIK, JEMBER – Kabar baik untuk Kabupaten Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Setelah penantian panjang, Kabupaten Jember kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati Jember Hendy Siswanto bersama Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerima laporan hasil pemeriksaan secara langsung di kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo.
“Dari BPK Jatim, kami (Pemkab Jember) diberikan status opini setelah menjalani audit pemeriksaan keuangan oleh BPK, yakni WTP. Alangkah lamanya mendapatkan ini," kata Bupati Hendy.
Kabupaten Jember terakhir kali meraih opini WTP pada tahun 2017. Kemudian, Jember hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2018, opini disclaimer pada tahun 2019, opini tidak wajar pada tahun 2020, dan opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2021.
“Wajar tanpa pengecualian. Kalimat itu sederhana, tapi sesungguhnya esensinya sangat luar biasa. Didapat atas hasil jajaran pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan amanah rakyat,” lanjutnya.
Menurut Bupati Hendy opini Wajar Tanpa Pengecualian ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mampu mengelola anggaran APBD dengan baik. Melaksanakan amanah rakyat dan memenuhi janji politik.
“Terima kasih teman-teman semua, tanpa dukungan seluruh pihak hal ini tak mungkin terjadi. Wes wayahe Jember bisa dipercaya lagi," tegasnya.
Selain.iti, kemampuan mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan APBD, diharapkan perputaran ekonomi di Kabupaten Jember segera meningkat.
“Dengan ini, investasi dan ekonomi Jember bisa bergerak kencang sehingga bisa memakmurkan masyarakat,” ujarnya..
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan ketat. “Saya juga pernah statement, kalau ndak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat ndak bakal WTP,” ujarnya.
Perlu diketahui, berdasarkan data BPK Jatim, opini WTP merupakan bukti tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan informatif.
Opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria untuk mendapatkan dana insentif guna kesejahteraan masyarakat.(*)
