KETIK, SIDOARJO – Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Sidoarjo Rahmat Muhajirin menyatakan prihatin. Anggota Komisi III DPR RI itu menyoroti berbagai persoalan warga dan kebijakan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo. Dia mendorong Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk mencegah dan memberantas korupsi serta menegakkan hukum secara adil.
”Kami minta peran, kewenangan, dan fungsi kejaksaan harus dijalankan semua. Sesuai dengan perundang-undangan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” tegas legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Dia mencontohkan penanganan perselisihan antara warga Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan PT Bernofarm Pharmaceutical di Komisi A DPRD Sidoarjo. Hearing di dewan gagal. Itu terjadi setelah perwakilan warga kelupaan belum diundang.
Menurut Rahmat Muhajirin, hal itu merupakan salah satu bukti bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo belum maksimal. Kurang melindungi masyarakat dan warga Sidoarjo.
”Terus kepentingan rakyat atau masyarakat ini yang menyelenggarakan siapa di Kabupaten Sidoarjo tercinta ini,” tegasnya dalam rilis yang diterima media pada Kamis (7/9/2023).
Pernyataan itu pernah dia sampaikan di depan Kajari. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo kurang maksimal. Dia meminta para wakil rakyat di lembaga legislatif melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, lanjut Rahmat Muhajirin, anggota DPR harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang sudah dipercayakan dalam pemilihan umum legislatif. Jangan sekali-kali menyepelekan rakyat. Mereka harus diajak bicara dan musyawarah dengan baik.
Sebelumnya, Rahmat Muhajirin melakukan kunjungan ke jajaran aparat penegak hukum di Surabaya dan Sidoarjo pada Jumat (25/8/2023). Di antaranya, bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Roy Revalino SH MH dan Polresta Sidoarjo serta jajaran.
Banyak hal yang disampaikan politikus yang juga Penasihat DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo tersebut. Salah satunya, pentingnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, penanganan penyalahgunaan wewenang pejabat publik, praktik mafia pertanahan, serta pelayanan publik di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo.
”Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kejaksaan sangat penting dalam penegakan hukum,” tegas anggota komisi bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) tersebut.
Rapat kerja pimpinan Komisi III DPR RI bersama para pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia menyatakan komitmen penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Penegakan hukum, tandas Rahmat Muhajirin, harus menjadi atensi kejaksaan untuk menyikapi penyelenggaraan pemerintahan yang karut marut. Baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.
”Dan ini juga saya harapkan bisa dilakukan di tingkat Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan negeri Sidoarjo,” pungkas Rahmat Muhajirin. (*)
