KETIK, MALANG – Beberapa proyek yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Malang banyak menggandeng pelaku usaha. Untuk mempertegas regulasi, maka akan digodok Perda CSR di tahun 2025.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menjelaskan, tidak adanya Perda CSR sempat disoroti oleh para fraksi di DPRD Kota Malang. Terlebih melibatkan pelaku usaha melalui CSR menjadi jalan kolaborasi bagi pembangunan Kota Malang.
"Kalau saya menyimak dari pandangan fraksi di DPRD semua sepakat bahwa perlu ada kolaborasi di dalam pembangunan dengan sumber APBN, APBD dan CSR yang sah," ujar Iwan, Selasa 19 November 2024.
Pemkot Malang telah memiliki Peraturan Wali Kota Malang (Perwal) nomor 42 tahun 2020 tentang CSR. Namun Perwal tersebut dirasa kurang kuat sehingga perlu dilengkapi dengan Perda CSR.
"Menanggapi prioritas itu, penyampaian fraksi perlu diperkuat dengan adanya Perda CSR. Jadi bukan tantangan tapi untuk memperkuat pemanfaatan CSR oleh pelaku usaha. Kalau sudah jadi perda, lebih kuat dan akan mendorong," imbuhnya.
Usai mendapatkan masukan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang telah menindaklanjuti dengan mencantumkan Perda CSR ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
"DPRD mendorong dan memperkuat dengan diusulkannya Perda CSR. Pak Sekda sudah menindaklanjuti hasil penyampaian DPRD terkait Perda CSR dan sudah masuk Propemperda. Menjadi prioritas di 2025," tambahnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan sempat meminta Pemkot Malang untuk segera menggagas Perda CSR di tahun sebelumnya.
"Sudah beberapa tahun lalu kami pernah menyampaikan itu. Akan tetapi tidak menjadi prioritas, sehingga di tahun 2025 baru menjadi prioritas. Memang CSR ini potensinya nyata, dan sayang sekali jika melewatkan itu," kata Amithya.(*)
