KETIK, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Pemerintah Indonesia menolak segala jenis bantuan dari negara lain dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Menurutnya, jika pemerintah menerima bantuan baik dari negara lain atau LSM internasional, maka akan ada pihak lain yang akan ikut campur termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Apa pun taruhannya tidak boleh internasional ke situ, karena kalau itu diiyakan, nanti akan merembet, ke PBB, ke mana. Ternyata ada ini, ada itu sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).
Mahfud ingin pemerintah Indonesia yang menangani sendiri operasi pembebasan pilot Susi Air. Dia yakin Indonesia bisa tanpa mendapat bantuan dari negara lain.
"Kita tangani sendiri secara internal. Kebijakan kita tidak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita dan kita bisa melakukan itu," kata dia.
Mahfud juga menanggapi video pengakuan Philip yang menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.
Menurut Mahfud, ancaman pembunuhan sandera sudah sering disampaikan oleh KKB. Ia mengatakan pada prinsipnya pemerintah akan berusaha membebaskan Philip dengan selamat.
"Kalau ancaman dibunuh kan udah sering, tetapi prinsip kita, kita akan menyelamatkan nyawa sandera. Itu aja," katanya.
Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Dalam video terbaru, Pilot Susi Air itu menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.
"Jika itu (negosiasi) tidak terjadi dalam waktu dua bulan, mereka mengatakan akan menembak saya," kata Philip.(*)
