KETIK, JEMBER – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengakui adanya potensi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah rawan disalahgunakan menjelang tahun politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kemungkinan ada kepentingan politik disorot oleh Ketua Satgas Pencegahan Supervisi Direktorat III Korsup KPK Republik Indonesia Irawati, usai memberikan sosialisasi anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Kamis (26/10/2023).
Apalagi menjelang tahun politik, Irawati memastikan postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sesuai dengan peruntukan pada awal perencanaan hingga evaluasi.
“Bicara dari sisi belanja hibah dan bansos, pastikan mekanisme itu berjalan,” kata Irawati saat ditemui di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.
Ia tidak menampik bahwa belanja bansos dan hibah di daerah berpotensi dikorupsi para pemangku kepentingan. Juga KPK tidak bisa menghilangkan potensi risiko korupsi dari awal perencanaan penganggaran.
Sebab itu, dirinya mengingatkan para eksekutif dan legislatif untuk selalu memastikan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Artinya dari awal kita sudah memastikan bahwa mekanisme atas data, mekanisme atas penyaluran, dan mekanisme atas penetapan anggaran itu berjalan,” imbuh perempuan berkacamata itu.
Sementara, Bupati Jember Hendy Siswanto membantah adanya kepentingan politik dalam dana bansos dan hibah yang meningkat dalam postur Perubahan APBD 2023. Menurutnya pembahasan dana tersebut tidak bisa dilakukan secara mendadak.
“Program bansos itu dibahasnya dari tahun 2023 untuk tahun 2024 nanti. Tidak ujug-ujug dateng wah ini tahun politik sekalian nyalon, bagi-bagi bansos, bukan begitu. Yang jelas ini kan program rutin,” jlentrehnya.
Hendy mengakui adanya kenaikan dana hibah, namun hal tersebut merupakan amanat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. “Makanya hibah kita naik, itu bukan hibah politik. Tapi untuk persiapan Pilkada,” imbuh Hendy.
Sementara dan bansos dari pemerintah pusat ke Pemkab Jember disebut karena kurs mata uang dolar sedang naik.
“Tentunya untuk ketahanan pangan kita perlu support langsung berupa bantuan langsung tunai, bukan harus nunggu tahun politik.Termasuk BLT DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang diberikan kepada masyarakat untuk perputaran ekonomi,” pungkasnya.(*)
