KETIK, YOGYAKARTA – Muhammadiyah menyatakan menerima izin pengelolaan tambang berdasarkan analisis dan kajian komprehensif dengan melibatkan pakar, termasuk internal pengurus Muhammadiyah.
Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini juga dilandasi pertimbangan pokok, yaitu ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan organisasinya akan mengelola tambang yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
"Kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup," kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah pada Senin (29/7/2024).
Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengkesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.
“Poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 untuk usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,” tutur Haedar.
Haedar menambahkan, Muhammadiyah merupakan organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha.
Meski sebagai organisasi yang mandiri, namun sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah juga membuka diri untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam memajukan kehidupan bangsa.
Terkait dengan keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.
“Modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kita akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berkontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” terangnya.
Muhammadiyah juga memandang urusan tambang ini secara moderat. Tambang tidak boleh dipandang sebagai ladang yang serba positif menggembirakan apalagi serba keuntungan.(*)
