Indah Kurnia Dorong UMK dan Koperasi Eksis ke E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah

Editor: Fathur Roziq

27 Mei 2024 13:19 27 Mei 2024 13:19

Thumbnail Indah Kurnia Dorong UMK dan Koperasi Eksis ke E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Watermark Ketik
Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia memberikan literasi dan motivasi kepada pengusaha UMKM dan koperasi masuk e-katalog LKPP agar pemasaran produk berkembang pesat. (Foto: istimewa)

KETIK, SIDOARJO – Ratusan pengusaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) begitu antusias. Di tengah mereka, hadir Indah Kurnia. Anggota Komisi XI DPR RI itu mendorong para pengusaha UMKK itu aktif mempromosikan diri ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Syaratnya cuma dua: Punya NIB dan NPWP. Langsung bikin akun.

Kegiatan itu berlangsung di Hotel Fave Sidoarjo pada Senin (27/5/2024). Total ada 300 pengusaha dan koperasi. Mereka berasal dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Sebagian besar malah Sidoarjo.

”Semua kita bantu, kita doakan bisa masuk dan tayang di LKPP,” kata Indah Kurnia disambut tepuk tangan para pengusaha UMKM dan koperasi.

Kegiatan itu bertajuk Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Ratusan pengusaha kecil dan koperasi diberi dua hal. Literasi dan tutorial bagaimana produk mereka bisa masuk dan tayang di e-katalog LKPP. Targetnya, semua bisa masuk dan eksis.

Indah Kurnia menambahkan, selama ini, UMKK masih kurang dalam literasi sekaligus motivasi untuk mengambil peran dalam captive market barang dan jasa di LKPP. Padahal, peluang itu masih sangat besar.

Bisa jadi, lanjut Indah Kurnia, mereka masih tidak yakin. Khawatir. Di e-katalog LKPP nanti, yang dapat pesanan ternyata hanya pengusaha itu-itu saja. Ada main mata. Prosesnya juga ribet.

”Padahal, sebenarnya prosesnya sangat mudah. Transparan,” tegas legislator dari PDIP tersebut.

Indah Kurnia memastikan dirinya sangat ingin UMKM di Sidoarjo dan Surabaya bisa eksis di LKPP. Produk-produk mereka dikenal. Dan, tentu saja, itu akan berdampak pada peningkatan-peningkatan yang signifikan bagi perekonomian. Setiap produk UMKK akan diikuti oleh penyerapan tenaga kerja. Pasti perekomian daerah maupun nasional meningkat.

”Penguatan UMKK ini juga bisa menjadi dignity (kehormatan, prestise) bagi kepala daerah. UMKK penting untuk mengentaskan kemiskinan. Memandirikan rakyat,” tutur anggota DPR RI yang mewakili Sidoarjo-Surabaya tersebut.

Ratusan pengusaha itu tekun menyimak. Mereka tertarik. Jadi, lanjut Indah Kurnia, peluang untuk masuk di e-katalog LKPP itu jangan dianggap remeh. UMKK harus tahu tentang LKPP. Harus dimanfaatkan. ”Sangat puueeeenting,” ungkapnya.

Penggunaan produk UMKK akan menumbuhkan kecintaan kepada produk dalam negeri. Sudah terbukti bahwa UMKM adalah bidang usaha yang paling tahan banting. Tangguh. Mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Indah Kurnia berpesan. Sekitar 300 pengusaha UMK dan koperasi yang mengikuti kegiatan itu diharapkan sukses masuk ke LKPP. Semua dapat kesempatan. Berhasil. Tapi, jangan lupa. Jika sudah berhasil masuk dan mendapatkan kesempatan, pengusaha wajib menjaga konsistensi kualitas produk dan kualitas layanan.

Monggo Pak Edi (kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Edi Kurniadi. Tolong matur ke Pak Bupati. Saya dan LKPP siap membantu UMK dan koperasi Sidoarjo. Kapan pun kami diminta. Tinggal WA,” ungkap Indah Kurnia.

Foto Setya Budi Arijanta memberikan suvenir kepada Indah Kurnia dan Edi Kurniadi di Hotel Fave Sidoarjo pada Senin (27/5/2024). (Foto: Istimewa)Setya Budi Arijanta memberikan suvenir kepada Indah Kurnia dan Edi Kurniadi di Hotel Fave Sidoarjo pada Senin (27/5/2024). (Foto: Istimewa)

LKPP Bisa Bayar di Depan

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menambahkan, Undang-Undang tentang Perindustrian mewajibkan belanja produk dalam negeri. UU Cipta Kerja bahkan mewajibkan 40 persen APBN maupun APBD belanja produk UMK dan koperasi.

Kalau sudah ada e-katalog, tidak diperbolehkan belanjar lewat metode lain. Yang istimewa, sistem pembayaran LKPP tidak rumit dan repot. Cukup punya nomor induk berusaha (NIB) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Pengusaha bisa langsung bikin akun dan menayangkan produknya.

Bagaimana soal pembayaran? LKPPS sudah diizinkan bayar di depan sejak 2018. Bisa pakai kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) mulai 2021. Pembayaran bisa di depan.

”Barang datang, gesek, bayar,” terang Setya Budi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Edi Kurniadi menyatakan Pemkab Sidoarjo mendukung program LKPP. Program ini sangat sejalan dengan program Bupati Sidoarjo, yaitu UMKM naik kelas. Hanya perlu satu tingkat lagi untuk masuk ke LKPP.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo mendorong UMKM Sidoarjo untuk memperluas promosi dan pemasaran produk. Sebab, saat ini, di Kabupaten Sidoarjo tercatat ada sekitar 176 ribu UMKM. Namun, baru sekitar 1.700 yang sudah masuk e-katalog. Cuma sekitar 1 persen. Jadi, peluang masih sangat besar.

Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM. Mereka akan didampingi dan didukung agar kualitas produk dan kualitas layanan terus meningkat. Bertahan. Peningkatan kualitas produk ini akan memicu peningkatan ekspor dan minat membeli dalam negeri.

”Otomatis itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita," katanya. (*)

Tombol Google News

Tags:

Indah Kurnia Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia LKPP Pemkab Sidoarjo Dinas Koperasi Sidoarjo Edi Kurniadi Setya Budi Arijanta Hotel Fave Sidoarjo UMKM dan Koperasi Sidoarjo