KETIK, JAKARTA – Agenda tersembunyi atau hidden agenda penundaan Pemilu 2024 tengah bergerilya lewat isu masa perpanjangan jabatan kepala desa (Kades). Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES dari Big Data Center mengemukakan hasil teknik pengumpulan data crawling pada 5 Februari 2023.
Isu perpanjangan masa jabatan Kades menjadi topik paling dominan dengan poin 35,8 persen. Namun demikian, publik menilai bahwa isu perpanjangan masa jabatan Kades adalah kedok bagi wacana penundaan Pemilu.
Sedangkan tokoh paling banyak disebut dalam isu penundaan Pemilu adalah Jokowi (92,13%), Muhaimin Iskandar (3,62%), Zulkifli Hasan (3,53%) dan Mahfud MD (0,72%).
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan lain-lain tersebut juga direspon negatif oleh publik sebesar 95,7% yang didominasi oleh penolakan dan kritik masyarakat.
Mereka juga sangsi dengan prestasi kepala desa. Berdasarkan crawling, perbincangan publik terkait isu ini mengarah pada kedok 3 periode (38,8%) dan apa prestasi kades (24,3%).
Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES-Dewan Pakar Continuum Dr Wijayanto menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan lurah dapat menyebabkan rusaknya demokrasi.
"Dinamika politik menuju 2024 bahkan akan lebih terjal karena demokrasi terancam masuk jurang karena lima masalah politik krusial," ucapnya, Minggu (12/2/2023).
Lima masalah krusial tersebut merebak di media sosial. Yaitu isu perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi pusat pembicaraan di medsos (42,581 percakapan), Ide penundaan Pemilu (1.951), kredibilitas KPU (1,938), kemunduran demokrasi (1,440), dan politik dinasti yang bercampur dengan oligarki sebanyak 775 perbincangan.
Diskusi publik Continuum Bigdata Center bertajuk Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data? pada 5 Februari 2023 lalu menyoroti masalah politik dinasti dengan temuan perbincangan teratas di media sosial.
Sosok yang paling sering dikaitkan dengan politik dinasti adalah Jokowi (2,70%), Kaesang (1,35%) dan Gibran (1,34%).
Hasil crawling juga menunjukkan beberapa poin. Antara lain dulu menolak sekarang menyambut (44,9%), politik dinasti membahayakan demokrasi (4,5%) dan muncul karena Kaesang terjun ke politik (3,8%).(*)
