KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis penerimaan dari opsen pajak akan semakin mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seperti diketahui, sejak Januari 2025, pengelolaan PKB dan BBNKB yang sebelumnya ditangani pemerintah provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) akan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dengan sistem ini maka Pemkot Surabaya bisa meningkatkan PAD Kota Surabaya dari sebelumnya hanya 30 persen, bisa meningkat antara 60 hingga 70 persen.
"Sebelumnya kita kan dapat 30 persen, kecil sekali kan. Kalau tahun depan kita bisa dapat antara 60 sampai 70 persen," jelas Eri, Selasa (23/7/2024).
Dengan penerimaan PAD yang meningkat, Eri berkomitmen menggunakannya untuk memperbaiki sarana dan infrastruktur yang ada di Kota Surabaya.
Khususnya perbaikan jalan dan pembangunan saluran air yang saat ini tengah dikebut untuk mencegah terjadinya banjir yang selalu terjadi saat musim penghujan.
"Karena kenaikan PAD itu dari pajak BPKB ya, jadi uangnya kita gunakan untuk perbaikan jalan dan pembangunan saluran air," tambahnya.
Mantan kepala Bappeko Surabaya tersebut menuturkan selama ini proses perbaikan jalan di Kota Surabaya memang cukup sulit. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor hanya 30 persen.
Belum lagi jalanan di Kota Surabaya tidak seluruhnya kewenangan Pemkot Surabaya, melainkan terdapat juga jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat.
"Kenapa perbaikan jalan cukup sulit, karena bukan semuanya tanggung Pemkot Surabaya. Itu kan ada juga jalan provinsi dan nasional yang berbeda kewenangannya," paparnya.
"Saya enggak mau dong uang Pemkot dipakai buat perbaiki jalan nasional, rugi dong, mending saya gunakan untuk perbaikan jalan kota," pungkasnya.(*)
