KETIK, SIDOARJO – Kekuatan basis data memegang peran krusial bagi pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu Sidoarjo dan jajarannya. Bawaslu Sidoarjo berencana menggunakan ”rumah data” sebagai pusat dokumentasi hasil pengawasan Pemilu 2024 lalu maupun Pilkada 2024 mendatang serta pemilu-pemilu berikutnya.
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan, dalam Pileg dan Pilpres 2024 lalu, terjadi masalah terkait data hasil di beberapa daerah pemilihan (dapil). Misalnya Dapil 2. Meliputi Kecamatan Jabon, Porong, dan Candi. Ada pula kejadian di Waru.
Masalah itu, antara lain, adanya perubahan data rekap yang tidak disertai penjelasan yang gamblang. Kemudian, perubahan itu memerlukan paraf. Data-data yang akurat akan menjadi awal yang kuat bagi langkah Bawaslu Sidoarjo. Kunci keberhasilan pemilu ada dua, yaitu tahapan proses dan hasil.
”Data pemilih, rekap hasil, maupun data pelanggaran dikumpulkan dalam satu rumah yang sama, rumah data ini,” terang Agung Nugraha saat membuka evaluasi dan konsolidasi jajaran pengawas pemilu di Hotel Fave pada Kamis (30/5/2024).
Dukungan rumah data tersebut sangat penting apabila terjadi sengketa hasil pemilu. Pada 2024, Bawaslu Sidoarjo menghadapi dua perkara. Masing-masing sengketa calon DPR RI dari PAN H Sungkono dan soal parliamentary threshold PPP. Beruntung kedua perkara itu tidak berlanjut sampai pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK).
”Disiplin pencatatan masih kurang. Pengawas dari tingkat desa juga perlu memahami soal ini,” tambahnya.
Agung Nugraha berharap anggota panwascam yang lama (eksisting) bersedia menularkan wawasan dan pengalamannya kepada anggota panwascam yang baru. Sebab, untuk Pilkada 2024 ini, paling tidak ada 50 persen anggota panwascam baru yang kini bergabung dengan Bawaslu Sidoarjo. Mereka masih membutuhkan pelatihan dan pengalaman.
Pada Agustus dan September, tahapan Pilkada 2024 mulai keras. Terkait pencalonan dan penentuan pasangan calon. Di Sidoarjo ada calon petahana. Dan, biasanya perlu kecermatan tersendiri bagi jajaran Bawaslu Sidoarjo. Misalnya, isu-isu terkait penggunaan dana hibah atau bantuan sosial lainnya.
Founder Institute Research Public Development (IRPD) Nanang Haromain mengatakan, rumah data akan memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data tentang pemilu. Itu hak masyarakat. Mereka menuntut keterbukaan.
Dengan transparansi data, pemilu akan lebih berkualitas. Penyelenggara pemilu harus mau membuka data secara transparan ke masyarakat. Itu sedang dilakukan oleh Bawaslu Sidoarjo.
”Semangat yang sama seharusnya dilakukan oleh KPU,” kata Nanang Haromain.
Data-data tentang pemilu ini sangat penting. Bisa jadi, data Pemilu 2024 ini sangat dibutuhkan pada 10 tahun atau 20 tahun mendatang. ”Hari-hari ini kita sangat susah mengakses informasi itu,” tegas Nanang Haromain. (*)
