KETIK, BANDUNG – Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjadi nara sumber talkshow di kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrenbang RPJPD Jabar) 2025-2045, di Trans Luxury Kota Bandung, Senin (22/4/2024).
Dalam pemaparannya, Rektor IPDN menyoroti terkait indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Beberapa permasalahan yang tercermin dari indikator makro Pemprov Jabar tahun 2023, antara lain tingkat pengangguran terbuka Jabar menyentuh angka 7,44%, yang lebih tinggi dibanding TPT nasional sebesar 5,32%.
Kedua, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar sebesar 5%, kemudian Indeks Pembangunan Manusia Jabar sebesar 74,24 poin, dan tingkat kemiskinan Jabar dengan angka 7,62%.
"Namun dari persentase tingkat kemiskinan Jabar ini, lebih rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 9,36%", urai rektor.
Untuk itu pihaknya berharap Pemprov Jabar dapat memastikan kembali RPJPD Jabar telah dilakukan penyempurnaan, berdasarkan surat hasil konsultasi rancangan awal yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, baik secara substansi maupun aspek penyelarasan dengan RPJPN.
Sesuai ketentuan, kata Hadi Prabowo, tahapan RPJPD Provinsi Jabar harus diselesaikan pada minggu pertama Agustus 2024, RPJPD Kabupaten/Kota pada minggu keempat Agustus 2024 dan rancangan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selesai di akhir Juli 2024.
"Pemprov Jabar juga disarankan segera menyempurnakan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD, berdasarkan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJPD tahun 2025-2045," ujar Hadi.
Menurutnya, musrenbang ini perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif, atas permasalahan dan isu pembangunan jangka panjang.
"Optimalisasi pengelolaan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah, juga harus diingat oleh pemerintah provinsi dan daerah", pesannya.
Menurut Prof Hadi, kegiatan musrenbang ini juga dapat dijadikan ajang untuk meningkatkan kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintah. Ia juga menyampaikan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2025 difokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Selain itu penanganan stunting di daerah dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, juga hal penting yang menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan 2025. Tercatat hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 25.9 juta jiwa dari populasi Indonesia.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dalam sambutan pembukaan Musrenbang RPJPD Jabar mengingatkan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi. Menurut Menpan RB, birokrasi itu harus memiliki dampak, bukan hanya tumpukan kertas, tapi birokrasi yang lincah dan cepat.
"Apalagi Indonesia berpeluang menuju 4 besar ekonomi dunia di tahun 2045 setelah Cina, AS dan India. Jadi, untuk mewujudkan itu kita harus perkuat reformasi birokrasi kita", tandas Menpan.
Menurutnya reformasi birokrasi yang berdampak harus memiliki beberapa aspek pengembangan. Antara lain perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, pembagian kewenangan, relasi antar sektor, sistem merit, perampingan struktur organisasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM. (*)
