KETIK, SIMEULUE – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang kelebihan bayar hingga ratusan juta rupiah di Pemkab Simeulue menjadi sorotan masyarakat. Hal itu terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Simeulue Tahun 2023 yang menyingkap dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.
Sorotan antara lain datang dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Barat Selatan (Gepmabas). "Sangat di sayangkan kabupaten Simeulue saat ini bukan hanya DPRK Simeulue yang punyak perjalanan dinas yang fiktif namun pemkab rupanya melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa membangun kabupaten Simeulue kalau uang perjalanan dinas saja disunat oleh oknum-oknum tertentu," ucapnya Ketua Gepmabas, Wak Rimba dalam pernyataannya kepada Ketik.co.id.
Wak rimba berharap kepada Pj Bupati Simeulue, Ahmadlya agar segera memanggil seluruh kepala dinas di kabupaten Simeulue untuk meminta keterangan dan mengembalikan uang dari perjalanan dinas fiktif, ke kas Pemerintah Kabupaten Simeulue.
"Jika hal ini terus di biarkan dan tidak ada ketegasan maka akan terus berkelanjutan. Para kepala dinas kabupaten Simeulue pergi (perjalanan Dinas) ke luar daerah, namun output yang dihasilkan tidak dirasakan masyarakat. Yang kita lihat kenyataan apa yang kita lihat dan rasakan tidak ada perubahan apa apa," lanjutnya.
Wak Rimba juga menjelaskan ada banyak permasalahan yang di temukan BPK baik dari uang perjalanan dinas, temuan di dinas BPBD, MTQ dan ada beberapa lagi. Ulah oknum di pemerintahan akan banyak berimbas ke masyarakat.
Wak Rimba menegaskan, jika tidak ada ketegasan dari pimpinan daerah maka ia akan turun langsung ke lapangan dan meminta langsung ketegasan kepada pimpinan daerah itu.
"Saya siap lakukan aksi di Kabupaten Simeulue jika memang ini tidak ada respon positif dari pimpinan daerah," tegas Wak Rimba. (*)
