KETIK, SIDOARJO – Tahun ini, realisasi program renovasi warung rakyat berjumlah 400 unit senilai Rp2,46 miliar yang digelar Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami perubahan.
Sebelumnya, program ini dilaksanakan menggunakan mekanisme sistem tender, sekarang berganti swakelola. Yakni, diserahkan kelompok masyarakat (Pokmas) desa.
Hal itu dikemukakan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor saat membuka acara bertajuk Sosialisasi Program Warung Rakyat Direnovasi, bertempat di Hotel Luminor, Sidoarjo, Senin (5/6/2023).
"Kelemahan sistem lelang, pasti terpotong 10 atau 11% untuk pajak. Bisa dibayangkan, pagu Rp5 juta per warung dipotong pajak, laba, ongkos ini-itu ya pasti keteteran (kalang kabut). Tapi, kalau lewat Pokmas desa dengan sistem swakelola tentu tidak ada potongan itu," tandasnya.
Kemudian, Bupati Muhdlor menjelaskan soal kriteria warung yang dapat direnovasi, yakni fisik warung ada dan bangunannya berdiri di atas tanah hak milik pribadi, bukan sewa atau lahan pihak lain.
"Yang namanya renov itu, pertama, warungnya harus ada dulu, baru dibenahi dan kedua, tanahnya milik sendiri dan bukan sewa atau menempati tanah pihak lain, semisal pengairan," terangnya.
Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo, Edi Kurniadi, sebanyak 400 warung yang akan direnovasi tahun ini berlokasi di enam kecamatan, yaitu Taman, Waru, Gedangan, Buduran, Wonoayu dan Balongbendo.
"Sasaran renovasi adalah warung makanan, minuman dan kelontong," sebutnya. (*)
