KETIK, JAKARTA – Peringatan hari jadi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang ke-51 tahun ini terasa berbeda. Dimana pada perayaan kali ini, HKTI berhasil mengantarkan ketua dewan pembinanya, yang juga mantan Ketua Umum DPN HKTI dua periode (2004-2010, 2010-2015), Prabowo Subianto, menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Terpilihnya Prabowo Subianto menjadi presiden diharapkan bisa membawa angin segar pada sektor pertanian tanah air. Hal ini lantaran sebagai salah satu kader tani, Prabowo dipandang bisa meningkatkan kesejahteraan para petani yang hingga kini masih menjadi perbincangan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPN HKTI Fadli Zon. Menurutnya, hingga saat ini orang Indonesia masih tercatat sebagai salah satu pemakan nasi terbesar di dunia. Berdasarkan data BPS tahun 017), konsumsi beras kita per kapita adalah 135 kg, lebih tinggi daripada Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan juga Malaysia (81 kg).
"Di sisi lain, meskipun jumlah petani padi Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, namun produksi beras kita terus-menerus tak pernah bisa memenuhi jumlah permintaan," jelasnya.
"Dengan jumlah penduduk 280 juta, dan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,1-1,4 persen per tahun, produksi beras kita sulit untuk bisa mengimbangi," imbuhnya.
Lebih lanjut, impor beras juga bukan lagi pilihan murah, karena negara-negara Afrika kini telah tumbuh menjadi pengimpor beras, sementara jumlah negara pemasok beras hanya itu-itu saja. Jadi, jika tak segera melakukan perubahan drastis, kita rawan terhadap krisis pangan.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial.
Pertama, adalah soal produktivitas tadi. Kami setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk. Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil.
Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani. Apa untungnya buat mereka?
"Misalnya, mengusulkan agar HPP gabah tiap tahun harus direvisi. Bayangkan, kemarin selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah," tambahnya.
Selain ini, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar.
"Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh," paparnya.
Dan ketiga adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah.
"HKTI berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik,"pungkasnya.(*)
