KETIK, JEMBER – Universitas Jember bekerjasama dengan Syngenta Indonesia mengembangkan jagung varietas baru dengan sentuhan bioteknologi.
Jagung bioteknologi ini adalah jagung pertama di Indonesia yang memiliki keunggulan ganda. Yaitu toleran terhadap herbisida glosifat dan tahan hama penggerek batang. Juga lebih mudah dibudidayakan, ekonomis, dan hasil panen yang lebih tinggi.
Salah satu varietas jagung hibrida bioteknologi yaitu NK Pendekar Sakti yang ditanam di Agrotechnopark, Universitas Jember.
Jagung hibrida bioteknologi tersebut sudah dipanen pada Rabu (13/9/2023). Kegiatan tersebut sekaligus serangkaian acara Seminar Nasional Bioteknologi bertajuk 'Adopsi Bioteknologi untuk Akselerasi Ketahanan Pangan'.
Universitas Jember bersama Syngenta memberikan pemahaman tentang pentingnya produksi pangan berbasis bioteknologi dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
Imam Sujono Marketing Head Syngenta Indonesia mengatakan, produktivitas jagung hibrida bioteknologi lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida lokal.
Meskipun karakteristik antara tanaman jagung biasa dengan bioteknologi tidak berbeda jauh, namun jagung bioteknologi produktivitasnya lebih tinggi. "Yang berbeda adalah lebih mudah, biaya operasional lebih murah. Dan hasil uji coba kita produksi naik 10 persen per hektar," ungkap Imam.
Seperti diketahui bahwa potensi produksi jagung lokal hanya berkisar 3-4 ton/ha dan jagung komposit berkisar 5-7 ton/ha, sedangkan potensi produksi jagung hibrida dapat mencapai 12-14 ton/ha.
Sementata, Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menyampaikan bahwa Kampus Tegalboto sudah meno menobatkan diri sebagai pusat pengembangan bioteknologi pertanian dan kedokteran sejak tahun 2016.
"Sebagai perguruan tinggi tentu pusat penelitian dan pengembangan ini tidak terbatas pada satu komoditas, kita juga punya teknologi-teknologi yang lain," ungkapnya.
Pengembangan dan rekayasa genetika tanaman melalui bioteknologi, lanjutnya, tidak semerta-merta dapat dikenalkan ke publik.
Sedangkan, varietas jagung Syngenta sudah mendapatkan approval dari pemerintah pusat.
"Harus ada bukti pemanenan di lapangan dan dampaknya di lingkungan seperti apa itu kita baru launching ke publik," pungkas Iwan.(*)
