OPM 2023, Pemkab Bandung Sebar Lebih 65 Ribu Paket di 31 Kecamatan

Jurnalis: Sungkara Anwar
Editor: Akhmad Sugriwa

27 November 2023 05:01 27 Nov 2023 05:01

Thumbnail OPM 2023, Pemkab Bandung Sebar Lebih 65 Ribu Paket di 31 Kecamatan Watermark Ketik
Kepala Disdagin Kab Bandung Dicky Anugrah melepas OPM, di halaman Kantor Kec Bojongsoang, Senin (27/11/23). (Foto: Iwa/Ketik.co.id)

KETIK, BANDUNG – Hingga akhir tahun 2023 ini, Pemkab Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) telah lima kali menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi, dengan menyalurkan 65.291 paket bahan pokok makanan. 

Kepala Disdagin Kabupaten Bandung Dicky Anugrah menyatakan OPM dalam rangka menekan laju inflasi daerah tersebut sudah digelar di 31 kecamatan, bekerjasama dengan Bulog Cabang Bandung.

"OPM ini sudah yang kelima kalinya, sehingga semua OPM sudah dilaksanakn di 31 kecamatan. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini dapat membantu ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) dan dalam rangka stabilisasi harga," ucap Dicky saat mewakil Bupati Bandung Dadang Supriatna melepas OPM Bersubsidi di halaman Kantor Kecamatan Bojongsoang, Senin (27/11/2023).

Untuk terakhir kali di tahun 2023, OPM digelar di Kecamatan Bojongsoang dan Cileunyi dengan menyalurkan 4.617 paket kepokmas. Menyusul keesokan harinya untuk kecamatan terakhir di Nagreg dan Kecamatan Pameungpeuk.

Selain untuk menekan inflasi daerah dan menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, imbuh Dicky, OPM juga ditujukan untuk penyediaan cadangan pangan, penanganan kasus stunting, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. 

Dalam satu paket berisi tiga komoditi antara lain beras premium 5 kg, gula pasir 3 kg, dan minyak goreng 3 kg. Per paketnya mendapat subsidi Pemkab Bandung sebesar Rp95.000. Sehingga masyarakat hanya menebus seharga Rp.76.000, dari harga normal Bulog sebesar Rp160.000.

Dicky berharap penerima manfaat OPM bisa tepat sasaran dengan mengandalkan data warga miskin dan miskin ektrem dari desa. 

"Sasaran penerima manfaatnya kami serahkan ke pemerintahan desa, bekerjasama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk pendataan," jelas Dicky.(*)
 

Tombol Google News

Tags:

OPM PEMKAB BANDUNG kepokmas