KETIK, JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan membangun sistem pengawasan untuk menjamin agar pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilakukan dengan baik, akuntabel dan transparan.
Hal ini untuk mencegah agar pengalaman buruk di Asabri tidak terulang lagi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pengawasan dana Tapera dilakukan oleh Komite Pengawasan BP Tapera. Komite ini berisi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta perwakilan OJK dan profesional.
"Ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).
"Asabri, saat saya jadi panglima TNI, saya nyentuh pun tidak bisa," imbuhnya.
Saat itu, dia heran mengapa uang prajuritnya tidak dapat dilihat olehnya.
"Bayangkan panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh. Artinya kejadian seperi kemarin, kita nggak tahu," katanya.
Dengan adanya komite ini, dia yakin pengelolaan dananya akan transparan. (*)
