KETIK, JEMBER – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Harum Rizky Amalia berhasil menjadi perwakilan kabupaten Kediri provinsi Jawa Timur dalam Sekolah Duta Maritim Indonesia ke-3 yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) dengan tema “Maritim Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.
Serangkaian acara ini akan diselenggarakan pada 11-17 Agustus 2023 di Jakarta dengan berbagai rangkaian acara lain seperti perayaan HUT Ke-6 ASPEKSINDO, pembekalan seputar kemaritiman, Kunjungan beberapa instansi pemerintahan, hingga upacara kemerdekaan RI.
Harum telah melewati beberapa tahapan seleksi dengan jumlah pendaftar sebanyak 651 orang berasal dari seluruh daerah di Indonesia, Harum menjadi salah satu finalis duta maritim Indonesia dari 100 orang finalis lainnya.
Dengan memanfaatkan kesempatan ini, ia berkomitmen untuk aktif menyuarakan penguatan peran perempuan di sektor maritim.
“Tentunya saya bersyukur karena telah menjadi perwakilan Jawa Timur dalam SDMI ke-3 ini sekaligus saya juga memiliki tanggung jawab juga sebagai representatif dari pemuda yang menyuarakan isu-isu maritim,” ujarnya saat diwawancarai ketik.co.id, Rabu (09/08/2023).
Sebelumnya, Harum merupakan aktivis perempuan yang aktif menyuarakan isu-isu perempuan dan isu kesetaraan gender. Ia bergabung di berbagai macam organisasi yang concern dalam pengawalan isu perempuan dan pelindungan perempuan dan anak, seperti halnya ia menjadi volunteer Pusat Studi Gender Universitas Jember dan dia juga menjadi Ketua Kopri Rayon Hukum Komisariat Universitas Jember.
“Karena concern saya dibidang peningkatan kapasitas perempuan serta pelindungan perempuan dan anak, jadi melalui event ini saya ingin menyuarakan terkait peningkatan ruang keterlibatan perempuan dan pelindungan perempuan di sektor maritim khususnya,” ucapnya.
Penguatan Peran Perempuan dalam Sektor Maritim
Menurut Harum, kapasitas perempuan sering diragukan terutama dalam bidang ekonomi dan sektor produksi, terbukti perempuan selalu ditempatkan di posisi domestik dan posisi yang nonkrusial. Dengan demikian perlu untuk memberikan akses, kesempatan berkiprah, dan ruang aman bagi perempuan di sektor maritim.
"Sejatinya Indonesia telah memiliki regulasi terkait pengarusutamaan gender di segala sektor yaitu Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan, di semua tingkat pemerintahan," imbuhnya.
Ia mengatakan, merujuk pada data Kementerian Perhubungan per-Maret 2021, jumlah pelaut Perempuan dalam berbagai jabatan dan tingkat ijazah adalah sebanyak 25.160 orang atau 2,1 persen dan total 1.204.123 pelaut di Indonesia.
“Memang sudah seharusnya pemerintah dari segala sektor mendukung program pengarusutamaan gender di segala sektor terutama sektor maritim yang masih timpang sekali presentasenya. Kesempatan itu berupa kesetaraan akses ruang berproses di sektor maritim dan tentunya dengan dibarengi pelindungan dan ruang aman untuk perempuan seperti amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Harum.
“Mari bersinergi untuk menghapuskan stigma negatif perempuan di sektor kerja dengan memberikan kesempatan berproses yang sama, kesempatan akan penghidupan yang layak, dan kesempatan akan rasa aman dari segala ancaman, Karena Sejarah pernah mencatat perempuan tangguh Indonesia adalah perlaut yang handal, cakap, dan cekatan,” tandasnya.(*)
