KETIK, SURABAYA – Menyikapi banyaknya kejadian bencana alam di Jawa Timur belakangan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan 21 kepala daerah di kantor BPSDM Senin (9/10/2023).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa selain dikaruniai dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki potensi bencana yang besar. Segala jenis bencana di dunia ada di Indonesia.
Bahkan memasuki triwulan III tahun 2023 sudah tercatat sebanyak 3.089 kali bencana terjadi di Indonesia dengan rata-rata sekitar 10 sampai 11 bencana perhari terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, langkah mitigasi sangat diperlukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa.
"Indonesia itu termasuk 1 dari 35 negara yang memiliki risiko bencana alam yang tinggi. Oleh sebab itu rapat koordinasi ini sangat penting untuk mencari solusi penanganan bencana yang tepat," jelas Suharyanto, Senin (9/10/2023).
Suasana rapat koordinasi penanganan bencana di kantor BPSDM Jatim. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)
Ia menambahkan, angka 3089 ini termasuk kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang bisa mencapai di atas 5.000 kejadian. Oleh sebab itu terkait kejadian bencana yang terjadi di Jawa Timur ini khususnya memerlukan kerja sama dari banyak pihak agar penanganan yang diberikan bisa maksimal.
Terutama mengenai kejadian karhutla yang belakangan ini cukup masif terjadi di Jawa Timur seperti gunung Bromo, Arjuno dan Lawu. Tiap kepala daerah diharapkan agar tidak segan untuk menetapkam status Siaga Darurat atau Tanggap Darurat, agar pemerintah dapat mendukung langsung kebutuhan masyarakat terdampak.
"Saya minta kepada kepala daerah agar dapat mengoptimalkan fasilitas hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, agar proses pemulihan hidup dan penghidupan masyarakat berjalan lebih cepat " tambahnya.
Pemerintah pusat sendiri akan membantu setiap daerah yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi bencana yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah mengingat wilayah Indonesia yang berada di wilayah rentan bencana.
Bantuan yang diberikan berupa dukungan sumber daya darurat bencana kekeringan yaitu Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemprov Jatim Rp1 miliar. Kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan senilai masing-masing Rp250 juta dan peralatan penanganan bencana kekeringan.
"Kami di sini dari pemerintah pusat dengan senang hati memberikan bantuan terkait dana dan peralatan agar bencana yang terjadi dapat segera ditangani," pungkasnya.(*)
