KETIK, TRENGGALEK – Untuk meningkatkan pelayanan, pihak Imigrasi Ponorogo membuka layanan keimigrasian untuk masyarakat Jawa Timur bagian selatan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Trenggalek.
Dalam pelayanan itu, Kantor Imigrasi Ponorogo membuka kuota sebanyak 35 layanan paspor per hari di MPP Trenggalek.
"Rinciannya, 20 antrian bisa diakses melalui M-Paspor dan 15 layanan walk in atau langsung," ujar Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Herdaus, Selasa (20/8/2024).
Herdaus berharap dengan layanan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat Trenggalek. Sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Ponorogo atau Kediri untuk mengakses layanan keimigrasian.
"Rata-rata masyarakat Jawa Timur bagian selatan mengajukan permohonan penerbitan paspor untuk umroh dan wisata, animo yang sangat besar kami respon dengan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," terang Herdaus.
Selama ini, mayoritas penduduk Trenggalek harus melakukan perjalanan kurang lebih 2-3 jam ke Ponorogo untuk mengakses layanan keimigrasian. Dengan adanya layanan di MPP Trenggalek, diharapkan masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan keimigrasian.
"Karena hanya di MPP, pencetakan paspor dan BAP untuk paspor rusak atau hilang masih harus dilakukan di Kantor Imigrasi Ponorogo sebelum paspor yang sudah jadi diberikan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek," urai Herdaus.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas meresmikan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek. MPP Kabupaten Trenggalek akan beroperasi setiap hari kerja dan memuat berbagai layanan untuk masyarakat. Itu termasuk di dalamnya terdapat layanan paspor oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dalam 1 gedung/ bangunan.
Dalam sambutannya Anas menyampaikan bahwa MPP ini merupakan salah satu reformasi birokrasi yang berdampak sesuai dengan prinsipnya bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, bukan hanya tumpukan kertas, serta lincah dan cepat.
Selain itu Menpan RB juga memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur karena termasuk dalam Provinsi dengan inovasi terbaik Nasional. (*)
