KETIK, SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo bersepakat Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang berlangsung meriah, damai, dan happy. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyatakan, pemilu merupakan sarana untuk menguatkan integrasi bangsa dan menjadi pesta demokrasi seutuhnya. Ada loket khusus untuk netralitas ASN.
”Peserta pemilu boleh berkontestasi dengan keras. Tapi, setelah pemilu, harus kembali bergandengan erat,” kata Gus Muhdlor, sapaan Bupati Ahmad Muhdlor, saat Deklarasi Pemilu Damai yang diinisiasi Pemkab Sidoarjo di Pendapa Delta Wibawa pada Kamis malam (23/11/2023).
Begitu pentingnya deklarasi tersebut, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun ikut datang. Selain Bupati Gus Muhdlor, hadir pula Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah SH MM, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Bambang Riyoko.
Ketua KPU M. Iskak, Ketua Bawaslu Agung Nugraha, perwakilan dari Polresta Sidoarjo, serta partai-partai peserta Pemilu 2024, juga menghadiri acara monumental tersebut. Bergantian pula, semua perwakilan menandatangani deklarasi damai untuk mewujudkan pemilu yang adil, aman, dan berintegritas di Kabupaten Sidoarjo pada 2024.
Apa yang ditekankan untuk mewujudkannya? Gus Muhdlor menekankan dua hal. Pertama, jelas dia, pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. Peserta pemilu boleh berkontestasi dengan keras. Namun, setelah selesai pemilu, semua bergandengan erat.
”Jadi, seharusnya, proses pemilu dan hasilnya menyatukan semua,” ungkap alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Airlangga (Unair) tersebut.
Kedua, terang Gus Muhdlor, Pemilu 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang seutuhnya. Semua bahagia. Pesta demokrasi berlangsung meriah. Tidak ada yang merasa tidak happy. Dia mengajak semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil).
Salah satunya, sebut Gus Muhdlor, adalah penataan tempat pemasangan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye (APS dan APK). Gus Muhdlor ingin ada satu pertemuan lagi yang khusus membahas penataan APK dan APS ini. Pertemuan itu dihadiri KPU Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo, jajaran Forkopimda Sidoarjo, serta peserta Pemilu 2024.
”Penataan APK-APS ini jadi atensi. Harus ada pertemuan untuk menyepakati tempat APK-APS. Harus klir,” kata Gus Muhdlor.
Gus Muhdlor menambahkan, semua pihak diharapkan dapat menata, menahan, dan mengendalikan diri. Di antaranya, para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Sidoarjo. Seluruhnya diminta menjaga netralitas. Jangan berkomentar di media sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
Memberikan like atau melakukan klik bisa menjai temuan jika ada gambar peserta Pemilu 2024. Misalnya, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Netralitas ASN benar-benar dipantau. Harus dijaga bersama-sama.
Gus Muhdlor menyatakan, Pemkab Sidoarjo akan membuat loket khusus untuk memantau netralitas ASN dalam Pemilu 2024 ini. Loket khusus netralitas itu dibuat di kecamatan-kecamatan. Gus Muhdlor berharap pos netralitas juga ada di kejaksaan, polresta, maupun kodim.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo M. Iskak menyatakan, Deklarasi Damai Pemilu 2024 ini menjadi momentum bagi semua untuk bersama-sama melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan benar. Baik pemilih, peserta Pemilu 2024, maupun penyelenggara Pemilu 2024.
”Supaya hasilnya bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemilu bisa berlangsung dengan baik,” ungkapnya.
Iskak menjelaskan, KPU Sidoarjo dan Bawaslu Sidoarjo telah memetakan kerawanan-kerawanan Pemilu 2024 ini. Menurut peta nasional, Kabupaten Sidoarjo tidak termasuk daerah rawan. Begitu pula menurut pemetaan provinsi. Tingkat kerawanan Sidoarjo tergolong rendah.
”Insya Allah Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. (*)
