KETIK, SURABAYA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bernama "Lapor Mas Wapres."
Program ini beroperasi di Gedung Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta dan terbuka untuk warga yang ingin melaporkan masalah atau memberikan masukan.
Layanan ini tersedia Senin hingga Jumat, pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, dengan batas maksimum 50 aduan per hari.
Proses pelaporan melibatkan pengambilan nomor antrean dan identifikasi. Laporan dapat dipantau melalui kontak WhatsApp atau situs resmi yang disediakan.
Guru Besar Komunikasi dan Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Henri Subiakto Drs.,S.H, M.Si menanggapi adanya layanan aduan dari wapres ini.
Henri mengungkapkan layanan aduan masyarakat hanya untuk memperbaiki moral Gibran yang sudah tercoreng agar tampil menjadi wapres yang normal.
"Gibran itu legitimasi sosial dan moralnya sangat buruk, sehingga resistensi masyarakat dan bahkan politisi-politisi juga tinggi padanya. Makanya dia didorong agar berusaha tampil seolah dia bisa menjadi wapres yang normal," jelasnya pada Ketik.co.id, Senin, 11 November 2024.
Saat ini posisi Gibran menggantikan Prabowo Subianto yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan luar negeri.
Wakil Presiden Gibran bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024 yang diteken oleh Prabowo pada 8 November 2024. Gibran akan menduduki jabatan itu selama 16 hari atau terhitung sejak tanggal 8 sampai 23 November.
Layanan aduan masyarakat menurut Prof Henri ini adalah sesuatu yang dipaksakan agar terlihat dapat menggantikan posisi Prabowo.
"Tapi apakah hasilnya akan seperti yang diharapkan pendukungnya? Belum tentu. Hal hal yang dipaksakan itu selalu bisa kontra produktif," jelas pria asal Yogyakarta ini.
Mengenai peluncuran Lapor Mas Wapres saat Prabowo tidak ada di Indonesia, Prof Henri menilai bahwa Gibran berani bermanuver.
"Dia berani bermanuver karena merasa di back-up bapaknya yang telah menanam banyak orang sebagai menteri-menteri di sekeliling Prabowo," ungkap Magister UI ini.
Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto menggelar Rakornas untuk seluruh kepala daerah Indonesia. Artinya Prabowo menetapkan satu komando untuk Asta Cita Menuju Indonesia Emas.
Jika, Gibran bermanuver dengan Lapor Mas Wapres nantinya akan ada dua matahari. Sehingga berpotensi terjadi konflik.
"Tidak ada matahari kembar, matahari tetap hanya satu. Konflik pasti terjadi jika matahari itu kembar. Hanya tunggu waktu, mungkin masih menyusun kekuatan, atau memang sudah tersandera sehingga tidak berani bersikap tegas," beber Alumni PAI London UK ini.
Bagaimana Mekanisme Lapor Mas Wapres?
Henri mempertanyakan bagaimana mekanisme Lapor Mas Wapres ini, apakah laporan tersebut menjamin identitas pelapor atau melalui sistem yang bersifat rahasia.
Jika kerahasiaan terjamin, maka masyarakat akan menyerbu Lapor Mas Wapres dan mempertanyakan akun yang sedang viral yaitu Fufufafa.
"Jika mekanismenya menjamin identitas pelapor tidak harus dibuka, atau lewat sistem yang dirahasiakan, atau aplikasinya menjamin identitas pelapor, maka program itu bisa diserbu orang-orang yang bertanya dan memprotes kebenaran terkait siapa sebenarnya Fufufafa," ucap Prof Henri.
Namun, jika identitas pelapor ditunjukkan dengan terang-terangan maka yang banyak melapor adalah masyarakat yang mengalami masalah dan tidak ada jalan lain.
"Tapi kalau Lapor Mas Wapres itu pelapor ditanya macam-macam identitas, maka yang lapor adalah orang-orang yang benar-benar terpaksa, enggak menemukan jalan lain untuk menampung masalah mereka," jelas Dosen Fisip Unair ini.
Mengenai tujuan Gibran memperkenalkan Lapor Mas Wapres, Menurut Prof Henri ini adalah sebagai langkah kongkret untuk mencari dukungan publik.
"Mencari dukungan publik, dia dan timnya merasa posisi Gibran belum seperti yang diharakan terutama dari aspek dukungan moral publik," pungkas Prof Henri Subiakto.(*)
