KETIK, MALANG – Ambisi petahana Bupati Malang untuk mencalonkan diri di Pilkada 2024 hingga saat ini belum menemui kejelasan. Analisis politik bahkan memprediksi petahana tidak mendapatkan satu pun rekom dari partai politik.
Hal ini disampaikan Agus Sadullah, analis politik dari Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi. Ia menganalisa ada beberapa faktor kuat yang membuat petahana tidak mendapat rekom.
"Analisa saya berangkat dari sikap apatis para elit partai pemangku kepentingan di Kabupaten Malang, sebut saja Gerindra dan Golkar. Khususnya Gerindra sebagai partai penguasa saat ini, dalam perkembangannya yang saya ikuti tak ada nama petahana masuk dalam radar bacalon mereka," ujarnya, Minggu, (9/6/2024).
Lanjut ia, hal sama terlihat dari PKB. Walau belakangan Petahana dalam kegiatan turun ke bawah (turba) sebagai bupati nampak sering didampingi Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ir H Kholiq, tapi soal rekom juga belum jelas.
"Rekom pencalonan kepala daerah juga belum ada tanda tanda akan diberikan kepada petahana. Mengingat di PKB kehadiran Ibu Nyai Hj Lathifah Shohib juga ikut dalam kontestasi sebagai bacalon kepala daerah ini juga menjadi salah satu hambatan buat petahana," sebutnya.
Nasdem pun demikian. Disebutkannya, hilal rekom tidak ada tanda tanda kemunculannya buat petahana.
"Bapak Rendra Kresna sebagai Maskot di Partai Nasdem Kabupaten Malang, sampai hari ini juga pasif. Justru sebaliknya publik malah disuguhi foto kemesraan putranya Mas Dewa bersama sahabatnya yang notabene juga sebagai Bawabup Kabupaten Malang dari PDI Perjuangan yakni Abah Gunawan Wibisono," bebernya gamblang.
Menurutnya, kondisi sama juga tampak dari PDI Perjuangan. Partai yang menaungi Sanusi selaku petahana sikapnya juga dingin. Walaupun ada isu diembuskan petahana mendapat surat tugas dari DPP PDI Perjuangan.
Surat tugas sebagai kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk membangun komunikasi politik dengan partai politik di luar PDI Perjuangan, namun rekom belum diberikan
"Menurut hemat saya, surat tugas dari PDIP juga tidak akan menyertakan garansi bahwa dialah yang akan mendapatkan rekomendasi penugasan sebagai calon bupati Malang," tegasnya.
Menurut Agus Sadullah, surat tugas partai kepada kadernya, tak harus berbuah rekom. Semisal setelah petahana mendapatkan surat tugas lalu tancap gas melaksanakan perintah dan ternyata dengan pertimbangan matang, DPP PDI Perjuangan bisa saja justru merekomendasikan Gunawan Wibisono kadernya yang lain, maka partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut tidak dosa secara politik.
"Semisal itu terjadi, petahana pun tidak boleh kecewa. Sebab sebagai kader dan bagian dari bentuk disiplin organisasi, Petahana wajib menjalankan semua perintah PDIP yang sudah mengantarnya atau mengorbitkannya oleh pada jabatan Bupati Malang yang saat ini diembannya. PDI Perjuangan bisa saja berpandangan kader partainya kan bukan hanya Sanusi," tegasnya.
Dalam AD/RT PDI Perjuangan kata ia, ada dikenal istilah petugas partai. Artinya petahana sebagai kader yang saat ini menjabat sebagai Bupati Malang, diberi tugas untuk membangun komunikasi politik dengan partai diluar PDIP
"PDIP adalah partai yang matang dalam mengelola politik, PDIP pasti akan mengikuti dinamika di Kabupaten Malang, walau memungkinkan mengusung calon sendiri. Tapi saya yakin itu bukan pilihan PDIP, partai ini tidak akan mau konyol hanya demi memperjuangkan petahana lalu menyiapkan diri menjadi musuh bersama. Saya yakin hari ini PDIP akan lebih memilih berpikir dan bersikap ideal dan rasional," tuturnya.
Itulah analisa yang menguatkan kemungkinan petahana akan kesulitan mendapatkan rekom pencalonannya yang kedua, itu bisa terjadi karena menurutnya kemungkinan soal utamanya terletak pada cara komunikasi politik petahana selama 4 tahun menjabat. Dimana partai politik sebagai pilar utama demokrasi wajar apabila gamang mengambil keputusan untuk m-rekomnya kembali.
Menurut Dulla seluruh kekuatan partai politik di Kabupaten Malang bisa saja hendak menunjukan sikap politik sebagai bentuk edukasi politik kepada publik bahwa partai politik tidak hanya bicara soal kekuasaan dan cara merebutnya.
"Tapi juga kelangsungan dan peran partai politik dalam pusara kekuasaan untuk dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat, jauh lebih penting dan Prinsip," tutupnya. (*)
