1.100 Aset Tidur, Pemkot Surabaya Segera Tata Ulang untuk Fasilitas Publik

Jurnalis: Husni Habib
Editor: Gumilang

4 Juni 2024 14:00 4 Jun 2024 14:00

Thumbnail 1.100 Aset Tidur, Pemkot Surabaya Segera Tata Ulang untuk Fasilitas Publik Watermark Ketik
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.(Foto: Husni Habib/Ketik.co.id )

KETIK, SURABAYA – Sebanyak 1.100 aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang masih dalam keadaan idle (tidur) rencanannya akan disertifikasi. Tujuannya agar dapat dibangun fasilitas umum yang nantinya dapat digunakan oleh warga Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan selama ini banyak aset milik Pemkot Surabaya yang belum dimanfaatkan. Dengan banyaknya aset yang tidak terpakai tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Oleh sebab itu Pemkot Surabaya akan segera menghidupkan kembali aset tersebut agar bisa berguna bagi masyarakat Surabaya. Salah satu aset yang masih dalam tahap pembangunan antara lain di Jambangan, yang saat ini digunakan sebagai wisata Kolam Renang dan Bozem.

"Jadi karena banyak aset Pemkot yang tidak terpakai, sekarang kita tata lagi. Daripada terbengkalai lebih baik dibangun untuk masyarakat," jelas Eri.

Lebih lanjut, dengan dibangunnya berbagai fasilitas publik dan wisata tersebut, dapar mendongkrak perekonomian masyarakat di lingkungan tersebut. Belum lagi warga Surabaya akan memiliki banyak pilihan untuk tempat wisata.

"Kalau tempat itu sudah menjadi seperti ini (sarana wisata) nanti orang-orang, UMKM itu bisa banyak yang berjualan di sini. Kalau UMKM nya ramai tentu ekonomi bergerak," tambahnya.

Pemkot Surabaya saat ini juga tengah fokus melakukan penataan di objek wisata Kota Lama yang terdapat di kawasan Jembatan Merah. Kawasan Kota Lama merupakan aset milik Pemkot Surabaya yang terdiri dari berbagai bangunan lama peninggalan masa kolonial.

“Insyaallah, semoga di awal Juni 2024 juga sudah bisa selesai semuanya. Kemarin kita sudah mengecek di sana juga,” pungkasnya.(*)

Tombol Google News

Tags:

Pemkot Surabaya Eri Cahyadi Aset Pemkot Penataan Fasilitas Publik UMKM Ekonomi