Tanggulangi Potensi Friksi Sosial Tahun Politik, AMSI Gandeng Kapolda Jatim 

Jurnalis: Shinta Miranda
Editor: M. Rifat

1 Februari 2023 04:21 1 Feb 2023 04:21

Thumbnail Tanggulangi Potensi Friksi Sosial Tahun Politik, AMSI Gandeng Kapolda Jatim  Watermark Ketik
Pengurus AMSI Jatim bersama Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto di Gedung Patuh Mapolda Jatim. (Foto: dok. AMSI)

KETIK, SURABAYA – Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto. Ini terkait antisipasi kondisi sosial politik dan keamanan Jawa Timur di tahun politik. Audiensi berlangsung di selasar gedung Patuh Polda Jatim, Selasa (31/1).

Ketua AMSI Jawa Timur, Arief Rahman, hadir didampingi Pengurus AMSI Pusat, Dwi Eko Lokononto yang juga tercatat sebagai pendiri organisasi AMSI.

Sedangkan dari pengurus AMSI Jawa Timur ada anggota Badan Pengawas Pertimbangan AMSI Jatim, Agnes Swetta Pandia (Kompas.id), Sekretaris AMSI Saptini Darmaningrum (Beritajatim.com), Bendahara Iping Supingah (Suarasurabaya.net), Korda Surabaya Revol Afkar (Bangsaonline.com), Bidang Verifikasi Media Masdarul (Sindonews.com) dan Hubungan Eksternal Wahyu Wisnu Wardhana.

Beberapa poin penting disampaikan pengurus AMSI Jawa Timur kepada Kapolda Jatim di sela kesibukan jelang Harlah 1 Abad NU saat itu. Salah satunya semakin meningkatnya intensitas persebaran berita bohong, disinformasi/misinformasi dan ujaran kebencian yang bersifat memecah belah publik.

"Kita sama-sama melihat, bahwa ujaran kebencian, berita bohong dan segala macam itu intensitasnya akan semakin tinggi. Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih bagus," kata Arief Rahman.

Komite Komunikasi Digital (KKD) yang diinisiasi bersama oleh AMSI Jatim, Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya dan Pemprov Jatim sejak tahun lalu, akan menjadi salah satu solusi menghadapi badai informasi di tahun politik.

Semua pemangku kepentingan akan turut dilibatkan untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan verifikasi informasi dan cek fakta.

"Ini sudah hampir terbentuk di semua daerah Jawa Timur, dan itu sebetulnya embrio yang sangat bagus. Kapolda juga berharap, kita bisa sama-sama mengingatkan publik, supaya semuanya bisa berjalan baik, dan AMSI siap bekerja sama," lanjutnya.

Arief Rahman menambahkan, menurutnya tahun politik ini dianggap momentum kritis yang butuh penyikapan dan antisipasi. Mengingat, persoalan bersama itu dapat memecah belah masyarakat dengan upaya-upaya polarisasi serta membesarnya friksi sosial.

"Itu yang akan jadi konsen kita bersama, AMSI dan kepolisian. Memang kepolisian tidak akan bisa sendiri, dan Kapolda menyampaikan, AMSI sebagai asosiasi yang menaungi media mainstream dan profesional, diharapkan perannya untuk membantu," tambahnya.

Sedangkan terkait dengan pembentukan KKD di tiap wilayah Jatim, Arief yang juga Pemimpin Umum lensaindonesia.com itu mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada di 32 kabupaten/kota.

"Kapolda memang mendorong untuk segera membentuk KKD di semua kabupaten atau kota seluruh Jatim, dan saat ini sudah terbentuk di 32 kabupaten kota, tetapi beberapa ada yang belum dilantik atau dikukuhkan. Kapolda akan membackup penuh itu. Karena ini kepentingan kita bersama," paparnya.

Arief Rahman mewakili pengurus AMSI Jatim juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi penuh kepada Irjen Pol Toni Harmanto. Bagi AMSI Jatim, Kapolda sangat besar perhatiannya kepada perusahaan pers dan jurnalis di lapangan.

"Karena memang, saya yakin polisi paham bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi, yang harus ada terus dan didukung oleh aparat penegak hukum dan keamanan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Irjen Toni Harmanto tegas menyikapi kabar hoaks yang beredar di masyarakat melalui jejaring sosial dan sangat meresahkan berupa kabar penculikan anak. Kabar ini santer berkembang di beberapa wilayah Jawa Timur.

Kapolda langsung menginstruksikan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mengambil tindakan. Pihaknya juga tak segan-segan untuk memproses pelaku yang membuat isu tersebut bergulir. (*)

Tombol Google News

Tags:

AMSI Friksi sosial kapolda tahun politik jatim