Masa jabatan Hj. Anna Muawanah sebagai Bupati Bojonegoro berakhir 23 September 2023. Posisinya akan digantikan oleh Adriyanto, MM, MA, Ph.D (seorang direktur di Kementerian Keuangan RI) sebagai penjabat (Pj) bupati Bojonegoro. Serah terima jabatan dilakukan hari ini (Minggu) di Gedung Grahadi Surabaya.
Dalam beberapa hari terakhir, Bu Anna sudah pamitan kepada warga. Beberapa hari lalu pamitan kepada sejumlah insan media. Tempatnya di sebuah hotel di Surabaya. Jumat kemarin, dia pamitan di hadapan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dalam apel besar di alun-alun Kota Bojonegoro. (radar bojonegoro, 22 september 2023).
Sebagai orang nomor satu di Pemkab Bojonegoro selama lima tahun, banyak yang sudah dilakukan Bu Anna. Dari situ, masyarakat bisa menilai sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Warga bisa memberi raport untuk bupatinya. Raporte ijo opo abang.
Banyak warga menilai banyak capaian positif yang diukir Bu Anna. Antara lain, keberhasilan bupati menjadikan ratusan kilometer jalan di Bojonegoro nglenyer. Jalan yang semula ber-paving, jeglong-jeglong, diganti dengan cor mulus kayak pipine artis.
Kebijakan lain Bu Anna yang diapresiasi warga adalah program satu desa dua sarjana. Lewat program ini, warga desa bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah hingga sarjana. Warga menganggap Bu Anna sangat peduli terhadap pendidikan warganya.
Para pencinta Bu Anna menggelari bupati Bojonegoro itu sebagai Ibu Pembangunan. Jika di awal-awal masa jabatan (tahun 2018) ada sebutan Mbok e Wong Jonegoro, sebutan itu kini sudah dilupakan. Mungkin sebutan mbok e dianggap selera ndeso. Sebutan sekarang lebih keren: Ibu Pembangunan.
Tetapi, di balik sejumlah prestasi tersebut, banyak warga menilai Bu Anna kurang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terbukti, meski APBD Bojonegoro mencapai Rp 7 triliun lebih, --tertinggi kedua di Indonesia setelah Kabupaten Bogor--, tetapi jumlah warga miskin di Bojonegoro masih banyak, 12,21 persen dari jumlah penduduk.
Yang memprihatinkan, kemiskinan di Bojonegoro urutan ke-11 di Jawa Timur. Bahkan, di antara warga miskin tersebut tidak hanya miskin biasa-biasa saja. Tetapi miskin level ekstrem. Ibarat wong loro, loroe parah tenan.
Bu Anna (sendiri) juga menyadari. Bahwa kebijakan yang dia bikin tidak bisa memuaskan semua pihak (100 persen). Namun asas mayoritas yang manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. (Blokbojonegoro.com//18 september 2023). Itu disampaikan Bu Anna saat acara pamitan dengan kalangan insan media.
Saya pikir wajar jika di antara satu juta lebih warga Bojonegoro ada yang puas terhadap kepemimpinan Bu Anna. Tetapi, sebaliknya, ada yang tidak puas. Istilahnya, kecewa. Itu hal lumrah.
Selain dijuluki Ibu Pembangunan, juga ada warga melabeli Bu Anna sebagai bupati one man/woman show. Tampil seorang diri. Kayak penyanyi solo. Sejak tahun pertama menjabat, bupati sudah tidak akur dengan wakil bupati. Terlihat sekali, pada baner-baner Pemkab yang dipasang di banyak tempat, yang ada hanya foto bupati. Kesannya, Bojonegoro hanya punya bupati. Tidak punya wakil bupati. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menilai siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini.
Menjelang akhir masa jabatan, banyak warga menyebut Bu Anna sebagai bupati hobi memutasi stafnya. Selama tujuh bulan terakhir sebelum lengser, dia melakukan setidaknya enam kali mutasi. Antara lain, 1 September lalu dia memutasi 30 pejabat. Kamis kemarin, dia memutasi 12 pejabat. Bu Anna beralasan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, dan tidak menambah beban penjabat bupati. (radar bojonegoro, 22 september 2023). Ada nitizens komen, tiap minggu kok mutasi. Kayak arisan emak-emak.
Seringnya ada mutasi, dan banyaknya pejabat dimutasi, sangat mungkin memunculkan perasaan senang dan tidak senang di kalangan pejabat. Yang senang merasa puas. Yang tidak senang merasa kecewa. Jika Bu Anna akan mencalonkan lagi sebagai bupati dalam Pilkada 2024, harusnya kebijakan yang mengecewakan banyak orang itu dihindari.
Beberapa hari lalu, menjelang Bu Anna lengser, juga muncul aksi sejumlah kepala desa. Mereka menyampaikan tuntutan lewat DPRD. Mereka minta ADD (Alokasi Dana Desa) 2022 sebesar 12,5 persen dicairkan penuh. Mereka juga minta dana BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) harus proporsional dan memberikan nilai yang sama untuk semua desa.
Mereka juga menuntut pencairan dana DD dan ADD tidak harus dikaitkan dengan pelunasan pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) setiap desa. (detikjatim//19 september 2023).
Menurut saya, semua itu juga wujud adanya ketidakpuasan kalangan tertentu kepada Bu Anna. Belum lagi kekecewaan lama pedagang Pasar Kota yang dipindahkan.
Semua itu mungkin akan bisa menjadi batu sandungan saat Bu Anna menjadi calon bupati 2024.
*) Mundzar Fahman merupakan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
**) Karikatur by: Rihad Humala/Ketik.co.id
***) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id. Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
