KETIK, SAMPANG – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Timur menyebut usulan salah satu anggota DPR RI agar Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai mencederai semangat reformasi.
"Pemisahan Kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri itu sendiri. Perbaikan itu bertujuan agar lebih profesional maupun independen dalam penegakan hukum," ungkap Edo Ketua PW KAMMI Jawa Timur kepada media ketik.co.id. Minggu 1 Desember 2024.
"Apabila diusulkan di bawah Kementerian, maka akan mencederai semangat reformasi bahkan membuat Polri tidak memiliki sikap profesional maupun Independen," sambungnya.
Di sisi lain, kata Edo, penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI akan berisiko membuka peluang intervensi politik dan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia.
"Intervensi politik bisa terbuka peluang jika di bawah Kementerian atau TNI dan bisa memperburuk sistem penegakan hukum. Jadi harus tetap berada di posisi independen dan profesional serta harus bersama-sama komitmen terhadap prinsip demokrasi dan amanat reformasi," ujarnya.
"PW KAMMI Jawa Timur mendukung penguatan Polri secara internal, tanpa harus mengorbankan kedudukan institusionalnya saat ini. Karena hal ini tidak relevan untuk mengubah status kedudukan Polri," pungkasnya.(*)
