KETIK, YOGYAKARTA – Baru-baru ini Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mencanangkan target pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 7 sampai 8 persen. Itu disusul pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan yang juga menyatakan optimis target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut dapat tercapai.
Salah satunya langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan menertibkan aktivitas barang impor ilegal (ekonomi underground).
Namun, kebijakan tersebut ternyata mendapat tanggapan skeptis dari pengamat ekonomi. Beberapa di antaranya bahkan menilai target tersebut terlalu ambisius dan sulit untuk direalisasikan dalam jangka waktu dekat. Mengingat tantangan struktural dan global yang sedang dihadapi negeri ini.
Pengamat ekonomi Pusat Kajian Analisis Ekonomi Nusantara Edo Segara Gustanto salah satu yang meragukan target itu bisa tercapai. Dalam keterangannya tertulisnya kepada Ketik.co.id, Rabu (21/8/2024) Edo Segara Gustanto mengungkapkan keraguannya terhadap kemungkinan tercapainya target ini.
Menurut Edo Segara, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tersebut Indonesia membutuhkan terobosan besar di berbagai sektor. Itu memerlukan waktu dan konsistensi kebijakan.
"Target sebesar ini mungkin sulit tercapai. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan keberanian untuk melakukan perubahan, pertumbuhan ekonomi yang solid masih mungkin diraih. Meski mungkin tidak sebesar 8 persen," terang Edo yang juga akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini.
Edo juga mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai kurang fokus dalam mengatasi masalah mendasar. Itu seperti daya beli masyarakat yang menurun. Menurutnya, tanpa adanya perbaikan signifikan dalam aspek tersebut, target 8 persen hanya akan menjadi angan-angan.
Ia sebutkan, kebijakan yang efektif harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah dan membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas.
Disebutkan oleh Edo saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang kompleks, minat investor bisa menurun.
Dalam penjelasannya, Edo menyatakan Pemerintah perlu menyederhanakan peraturan dan meningkatkan transparansi untuk menarik investasi. Tetapi, meskipun ada upaya reformasi, dampaknya tidak bisa langsung terasa dalam waktu singkat.
Selain itu, Edo juga menyoroti berbagai tantangan yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Mulai dari lemahnya infrastruktur di beberapa wilayah, ketimpangan ekonomi, hingga tantangan global seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen memerlukan stabilitas di dalam negeri, serta kemampuan untuk mengatasi tekanan eksternal. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing global,” tambahnya kemudian.
Selain itu, Edo juga mencatat meskipun konsumsi domestik tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, hal ini belum cukup kuat untuk mencapai angka 8 persen.
“Daya beli masyarakat masih terbatas, dan dengan tekanan inflasi yang meningkat, kemampuan masyarakat untuk terus berbelanja akan semakin tergerus,” jelasnya.
Meskipun pesimis, Edo berharap Pemerintah tetap melanjutkan upaya reformasi dan perbaikan di berbagai sektor ekonomi. Menutup keterangannya ia memprediksi pertumbuhan ekonomi di era Pemerintahan Prabowo Gibran nantinya hanya berkisar di angka 5-6%. (*)
