KETIK, SIDOARJO – Di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali (Gus Mudlor) selama 3 tahun terakhir, Pemkab Sidoarjo sukses melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam pelayanan pajak. Kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo semakin bagus. Realisasi penerimaan pajak pun naik fantastis hingga sekitar 40,18 persen dari 2021, 2022, hingga 2023.
Pada 2023 ini saja, perolehan pajak daerah berhasil melampaui target dari Rp 1,215 triliun menjadi Rp 1,302 triliun. Data BPPD Sidoarjo mencatat, total kenaikan mencapai sekitar Rp 373 miliar sejak 2021.
”Tingginya capaian penerimaan pajak ini diharapkan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo,” kata Gus Muhdlor dalam acara Launching Pajak Daerah 2024 yang diadakan BPPD Sidoarjo di Fave Hotel pada Rabu (24/1/2024).
Gus Muhdlor menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada seluruh sahabat pajak (sebutan untuk wajib pajak) yang telah patuh membayar pajak. Baik masyarakat maupun pengusaha. Juga, kepala desa maupun kepala kelurahan. Mereka sangat berperan dalam suksesnya pembangunan.
Ucapan terima kasih dan pengharaan Gus Muhdlor juga ditujukan untuk jajaran dan stakeholders yang telah bekerja keras dalam mengoptimalkan pendapatan. Di antaranya, DPRD Sidoarjo, Polresta Sidoarjo, Kodim 0816/Sidoarjo, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.
Gus Muhdlor menjelaskan, uang dari pajak pasti kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Misalnya, peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, revitalisasi ruang terbuka hijau, maupun fasilitas umum lain.
Bagi Gus Muhdlor, peningkatan pajak bukanlah sekadar menaikkan angka-angka. Menaikkan pajak atau mengoptimalisasi perolehan pajak, siapa pun bisa. Tapi, yang lebi penting ialah mengejar eksositem yang kuat dan mencapai titik equilibrium. Agar membangun dan bekerja bisa berjalan bersama.
”Tingginya capaian pajak akan kembali untuk masyarakat. Sebagai contoh, masifnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo juga bertujuannya memperlancar konektivitas antar wilayah desa dan kecamatan,” jelas Gus Muhdlor.
Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono memaparkan grafik peningkatan pendapatan pajak daerah selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Gus Muhdlor dalam acara Launching Pajak 2024 di Hotel Fave, Sidoarjo, Rabu (24/1/2024).
Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, penerimaan pajak yang semakin meningkat juga menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp 466 miliar. Pembangunan semakin masif.
”Kami di BPPD Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sangat mendukung operasi sisir pajak. Terima kasih juga untuk seluruh wajib pajak panutan,” katanya.
BPPD Sidoarjo memberikan penghargaan kepada mereka sebagai mitra BPPD Sidoarjo. Termasuk, untuk para notaris, pembayar pajak pertama 2-24 serta pelapor pajak pertama 2024.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo Heri Hermawan mengatakan, tingginya penerimaan pajak BPHTB merupakan efek domino dari tumbuhnya pembangunan, terutama sektor perumahan di Kabupaten Sidoarjo.
”Di Sidoarjo masih lahan banyak yang potensial dibandingkan dengan Surabaya. Sehingga, banyak pengembang yang Sidoarjo. Tentu ini sangat potensial,” katanya.
Keberhasilan Pemkab Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mendapatkan apresiasi tinggi dari Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad P. Bolombo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dinilai berhasil meraih penerimaan pajak yang melebihi target.
”Saya apresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya juga titip agar pelayanan publik juga semakin baik. Sebab, dengan pelayanan baik, masyarakat akan sadar akan pajak,” ujarnya kepada Bupati Gus Muhdlor, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono, dan jajaran Pemkab Sidoarjo lainnya.
La Ode berpesan agar para wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya benar-benar mendapatkan pelayanan yang baik pula. Mereka pantas disebut sahabat pajak. Berikan fasilitas layanan agar mereka semakin mudah melaksanakan kewajibannya.
”Perlakukan mereka sebagai tuan yang harus dilayani,” ungkapnya. (*)
