KETIK, BANDUNG – Untuk melayani jumlah penduduk yang mencapai 3,7 juta jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Bandung mencapai 176 ribu hektare, idealnya Pemkab Bandung masih membutuhkan 18 ribu pegawai. Saat ini jumlah pegawai Pemkab Bandung berstatus ASN mencapai 18 ribu pegawai, dengan 11 ribu di antaranya non ASN.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai, masih minimnya jumlah pegawai ini tentu berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Karena itu Pemkab Bandung saat ini melakukan kajian akademis, berapa idealnya jumlah pegawai yang dibutuhkan .
Kondisi kekurangan pegawai ini menurut bupati hampir terjadi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung.
Salah satunya di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), yang harus mengurus 450-an komplek perumahan, pemakaman, pertanahan, termasuk pertamanan. Hanya dengan jumlah personil 74 orang yang menangani empat bidang di dalamnya, Disperkimtan pun kewalahan.
"Ya, makanya kenapa ini penyerahan fasos fasum perumahan lambat? Karena pengawasan terhadap pengembang perumahan sendiri kurang dari pemda. Kenapa kurang, karena memang SDM-nya kurang. Ini kan menjadi kendala. Padahal Disperkimntan itu salah satu OPD yang melayani kebutuhan dasar masyarakat," ungkap Bupati Dadang Supriatna saat Studi Komparasi Disperkimtan di Bali, Jumat (26/8/2023).
Untuk itu Bupati Bandung pun terus berusaha mengebut penyerahan fasos fasum perumahan ini. Dari jumlah 450-an perumahan yang berdiri di Kabupate Bandung, kini sudah 74 perumahan yang diserahterimakan.
"Saya targetkan 100 perumahan sudah ada penyerahan fasos fasumnya, karena kasihan masyarakat. Warga komplek perumahan juga punya hak untuk mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah," tandas bupati.
Kendala lain yang ditemui Disperkimtan akibat minimnya personil adalah penuntasan kawasan kumuh yang baru selesai 160 hektare dari jumlah todal 561 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bandung. Dalam penyelesaian kawasan kumuh ini, selain minimnya SDM, support anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi pun minim.
Lebih dari itu di bidang pertamanan, meski bidang ini dikembalikan pengelolaannya kepada Disperkimtan, namun pengembalian bidang tersebut tidak disertai dengan penambahan SDM yang mengurus pertamanan.
"Makanya beban kerja bertambah tapi SDM tetap, tidak bertambah. Karena minimnya SDM ini, maka saya instruksikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menghitung berapa jumlah kebutuhan pegawai yang ideal dan mempersiapkan sistem meritnya dan " jelas Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.
Kendati begitu, meski SDM Disperkimtan relatif kurang, namun ada capaian kinerja Disperkimtan yang ia akui harus diapresiasi. Salah satunya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sudah melebihi target RPJMD Kabupaten Bandung hingga 114 ersen tercapai.
"Nah, ini kan keberhasilan yang harus kita lihat, walaupun dalam jumlah pegawai yang masih kurang," ujar Kang DS.(*)
