KETIK, MALANG – Drs HM Sanusi MM, Bupati Malang, bersama sejumlah parpol menandatangani Deklarasi Pemilu Damai 2024. Penandatanganan dilakukan di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Senin (30/10/2023).
Hadir pada saat itu, Kolonel Inf Jamaludin Danrem 083 Baladhika Jaya secara daring, Letkol Inf Arief Nurbianto, Dandim 0818 Kabupaten Malang-Batu, Forkopimda Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.
Drs HM Sanusi MM, Bupati Malang, mengatakan penandatanganan deklarasi itu merupakan simbol komitmen untuk menjalani Pemilu 2024 dengan damai, aman dan tentram.
"Pemilihan umum merupakan momen yang sangat penting dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kesiapan dan pelaksanaan pesta demokrasi yang baik, sangat penting bagi kelangsungan demokrasi dan stabilitas daerah," kata Sanusi.
Ia melanjutkan, deklarasi Pemilu Damai 2024 ini dilakukan dalam semangat kebersamaan dan kerukunan. Selanjutnya harus selalu mengingat bahwasanya Pemilu adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Saya mendorong seluruh pihak terkait yang akan terlibat dalam kontestasi politik akbar ini, untuk berkompetisi secara sehat, fair dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan," sebutnya.
Politisi PDI Perjuangan ini kemudian mengajak seluruh stakeholder terkait, baik itu panitia penyelenggara Pemilu, partai politik, calon legislatif juga seluruh lapisan masyarakat, untuk berkomitmen penuh menjaga perdamaian dan ketertiban sepanjang Pemilihan Umum.
"Mudah-mudahan, deklarasi ini dapat menjadi komitmen bersama bagi kita semua, dan menjadi pijakan untuk menjalani PEMILU yang aman, damai dan bermartabat," harapnya.
Sanusi juga berpesan kepada seluruh pihak agar mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. Hal ini semata-mata untuk memajukan bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi kedepannya.
"Mari kita berjuang dengan sportif, tetap menjaga persatuan, dan merayakan hasil Pemilihan Umum dengan penuh tanggung jawab, serta semangat memajukan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.(*)
