KETIK, BONDOWOSO – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso menyebut, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 dari pemerintah pusat, tak memenuhi kebutuhan yang seharusnya.
Bondowoso mendapatkan jatah pupuk 19.654 ton di tahun 2024. Sedangkan kebutuhan pupuknya mencapai 37.269 ton. Artinya, pupuk bersubsidi yang terpenuhi hanya sekira 52,73 persen.
Hal tersebut diungkap oleh Kepala DPKP Bondowoso, Hendrik Widotono, saat menyampaikan laporan di Rakor Pupuk Bersubsidi tahun 2024 oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), di Aula Hotel Grand Padis, Kamis (18/1/2024).
Ia menerangkan, alokasi pupuk ini sebenarnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Yakni tercatat pengurangan alokasi pupuk yang mencapai sekira 10 ribu ton dibanding tahun 2023 kemarin.
“Bukan cuma Bondowoso, ini dari Kementerian semuanya. Dari nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan alokasi yang menurun ini maka distribusinya ke kecamatan-kecamatan akan dilakukan pengurangan.
“Disamakan semua, kalau turun sedikit ya sedikit semuanya. Turun semuanya, porsinya kan sedikit,” tuturnya.
Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto, mengaku galau karena pengurangan jatah pupuk bersubsidi ini.
Terlebih lagi masih banyak petani yang belum memiliki kartu tani. Bahkan, dari jatah sekitar 98 ribuan petani di Bondowoso, yang punya kartu tani baru sekitar 40 ribuan saja.
Padahal kartu tani ini menjabarkan by name, by address-nya dan jatah pupuknya. Sehingga, tak akan bisa dikelabui lagi mengingat penggunaanya pun menggunakan mesin.
“Saya yakin kalau semuanya kartu tani ini selesai, clear. Distributor maupun kios toko tak akan bisa berkutik,” tuturnya.
Karena itulah, pihaknya mendorong kesanggupan Perbankan Himbara untuk merealisasikan kekurangan kartu tani di Bondowoso.
Di lain sisi, Bambang Soekwanto mengaku, akan mengalokasikan pupuk gratis bagi petani di APBD 2024.
Namun, ia mengaku lupa untuk jumlahnya. Tapi dipastikan bahwa sudah dianggarkan.
“Yang jelas untuk petani Bondowoso dana, tak boleh ke Situbondo, tak boleh ke Jember,” pungkasnya.
