KETIK, BONDOWOSO – Debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso, Jumat (8/11/2024) turut membahas investasi dan perdagangan.
Pasangan calon (Paslon) 01 Ra Hamid-Ra As’ad (Rahmad) mendapatkan pertanyaan tentang investasi di sektor pertanian yang dinilai harus menjadi fokus utama dan daya tarik investor di Kabupaten Bondowoso.
Tetapi di satu sisi kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebesar 28,34 persen tahun 2022, dan mengalami penurunan menjadi 27,88 persen tahun 2023. Berbanding lurus dengan pengangguran yang mencapai 19.432 orang.
Panelis mempertanyakan, upaya dan strategi Paslon menarik investor khususnya di sektor pertanian untuk mengurangi pengangguran.
Cawabup Paslon 01 As'ad Yahya Syafi'i menjelaskan, Paslon Rahmad akan mendorong melalui hilirisasi, research lokasi unggulan daerah dengan melibatkan masyarakat dan akademisi.
Termasuk peningkatan iklim inovasi khususnya milenial melalui Program Krenial atau rumah kreatif milenial.
"Kami juga akan melakukan upskilling untuk angkatan kerja ampuh (angkatan muda pekerja yang tangguh). Fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri, pemberdayaan UMKM dan pedagang kecil," jelasnya.
Kemudian Ra Hamid menambahkan, Bondowoso memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup kuat.
Tinggal bagaimana masyarakat pindah tidak sekedar bekerja dengan logika agraris, namun juga mulai dengan agroindustri dan agrobisnis.
"Berkeinginan agar perhatian terhadap tumbuhnya usaha baru dengan mulai tingkat mikro. PKL harus diperhatikan, dan UMKM, difasilitasi. Pasar digital, dan pasar oleh-oleh Bondowoso itu juga penting," tuturnya.
Ia juga menjabarkan, investasi di bidang pertanian sebetulnya bisa didorong oleh kelompok tani. Pihaknya akan mendorong koperasi untuk petani.
Ketika semua bersatu untuk menggaet dana di Jakarta itu ada dana LPDB koperasi yang besarnya sekitar Rp2 triliun belum terserap tahun kemarin.
"Dan itu sebetulnya bunga sangat murah, tapi memang ini membutuhkan proses usaha yang bankable. Dengan tanggung jawab tanggung renteng koperasi ini bisa tertangani. Apalagi, pemerintah daerah bisa memberikan jaminan," pungkasnya. (*)
