Pemberhentian Budi Waseso sebagai Direktur Utama Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir berlangsung mendadak. Erick meneken surat penggantian Dirut Bulog dari Budi Waseso ke Bayu Krisnamurthi pada Jumat, 1 Desember 2023. Bersamaan dengan itu berlangsung RUPS Luar Biasa PT Semen Indonesia yang menetapkan Budi Waseso sebagai Komisaris Utama.
Erick Thohir dan Bayu Krisnamurthi tak mau berlama-lama. Pada Jumat malam, pukul 19.00 WIB, dilangsungkan serah terima jabatan Dirut Bulog secara daring (lewat Zoom). Budi Waseso yang sedang di Banda Aceh untuk mengikuti Munas Pramuka, harus menyerahkan jabatannya kepada Bayu Krisnamurthi, mantan Wakil Menteri Perdagangan
Padahal 27 April 2023, Menteri Erick Thohir yang melantik kembali Komjen Pol (Purn) Budi Waseso menjadi Dirut Bulog untuk periode kedua. Mantan Kabareskrim Polri itu dipilih sebagai Dirut Bulog periode pertama pada 27 April 2018 oleh Menteri BUMN Rini Soewandi.
Mengapa Menteri Erick mendadak mencopot Budi Waseso? Apakah ini ada kaitannya dengan pembersihan “orang-orang Megawati” di pusat kekuasaan? Atau, apakah ini bentuk “hukuman” karena Budi Waseso menolak saran untuk fokus mengurus Bulog, tidak perlu lagi cawe-cawe di Kwarnas?
Dua pertanyaan tersebut jadi bahan obrolan di warung kopi oleh peserta dan peninjau Munas Pramuka di Banda Aceh yang berlangsung pada 2-4 Desember 2023. Mereka dapat kabar bahwa beberapa hari lalu, “Orang Istana” memanggil Budi Waseso.
Pejabat tinggi ini menyoroti tidak aktifnya Budi Waseso sebagai ketua Kwarnas. Buwas, panggilan akrab Budi Waseso, terpilih dalam Munas Pramuka di Kendari, pada September 2018.
Memang, banyak laporan dari masyarakat yang sampai ke Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka. Jika dikelompokkan, laporan itu antara lain: Pertama, Budi Waseso tidak aktif memimpin Kwarnas, dan menyerahkan pengelolaannya kepada Sekjen Mayjen TNI (Purn) Bahtiar.
Kedua, sikap Kwarnas yang tidak mengakui Kwarda Jawa Timur dan melarangnya ikut kegiatan pramuka tingkat nasional selama tiga tahun ini. Dalam Munas di Banda Aceh ini, Kwarnas tidak mengundang Kwarda Jawa Timur dan Kwarda Sulawesi Barat. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah melaporkan kasus ini kepada Presiden Jokowi.
Ketiga, Kwarnas mengembangkan kepemimpinan otoriter. Hal ini ditandai dengan pemecatan 12 pengurus (waka dan andalan) Kwarnas tanpa melalui mekanisme Dewan Kehormatan. Pemberhentian itu melanggar AD/ART Gerakan Pramuka dan Kode Kehormatan. Selain itu ada tiga wakil ketua dan Kepala Pusinfo yang mengundur diri karena menolak dengan model kepemimpinan semacam itu.
Keempat, Kwarnas menghadapi gugatan hukum. Pertama oleh Untung Widyanto, pengurus Kwarnas yang diberhentikan, yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kedua, oleh ketua terpilih Kwarda Pramuka Sulawesi Barat versi Musda Mamasa, Siti Suraidah Suhardi. Kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Dua kasus ini telah dilaporkan ke Ketua Mabinas.
Kelima, Forum Pramuka Bestari telah membuat kajian pencapaian Rencana Strategis Pramuka 2019-2023. Ternyata, kinerja Kwarnas yang dipimpin Budi Waseso hanya mencapai 31 persen program saja. Ini rapor merah yang seharusnya menjadi bahan Kwarda menolak laporan pertanggungjawabannya.
Berdasarkan laporan dari masyarakat, “Orang Istana” tersebut menyarankan kepada Budi Waseso untuk lebih berkonsentrasi mengurus Bulog yang sedang menghadapi masalah krisis beras. Jadi tidak perlu lagi sibuk di Kwarnas, toh selama lima tahun ini tidak maksimal diurus oleh Buwas.
Kabarnya, Budi Waseso – yang jadi besan Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan – menolak saran tersebut. Dia mengklaim mayoritas Kwarda mendukungnya kembali sebagai Ketua Kwarnas periode 2023-2028.
Ujug-ujug pada Jumat 1 Desember 2023, Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan surat keputusan yang mencopot Budi Waseso sebagai Dirut Bulog. Jumat pagi itu, Budi Waseso naik pesawat Garuda ke Banda Aceh. Akhirnya serah terima jabatan dilakukan lewat Zoom pada pukul 7 malam. Acara malam Dinner Party bagi peserta Munas sempat diundur waktunya, menunggu serah terima jabatan Dirut Bulog secara daring itu selesai.
Pada sidang pendahuluan Munas, Budi Waseso menjelaskan bahwa dirinya sudah berhenti sebagai Dirut Bulog. Menurutnya, mungkin itu jalan Tuhan menempatkannya sebagai Komisaris Utama Semen Indonesia sehingga bisa lebih banyak waktu mengurus pramuka.
Memang, sejak awal tahun ini, petinggi Kwarnas “menekan” Kwarda-kwarda untuk membuat surat dukungan pencalonan kembali Budi Waseso. Dua pekan lalu, ketua/sekretaris Kwarda dikumpulkan di Hotel Pullman Bandung. Para peserta dimanjakan di hotel bintang lima di kota Paris van Java ini.
Forum Munas Banda Aceh hari pertama telah menerima Laporan Pertanggungjawaban Ka Kwarnas Budi Waseso. Hanya ada beberapa Kwarda yang tegas menolak. Pada Senin besok, jika tidak ada “kejadian luar biasa” kemungkinan besar dia akan terpilih kembali untuk jabatan kedua.
Apakah Kwarda-kwarda yang memilih Budi Waseso di Munas Banda Aceh telah membuat kajian tentang implikasi politiknya bagi Gerakan Pramuka untuk saat ini dan lima tahun ke depan? Berikut sejumlah prediksi. .
Pertama, Istana akan mencatat “pembangkangan” Budi Waseso ini. Implikasinya dukungan dari pemerintah bakal makin melemah kepada Gerakan Pramuka. Boleh jadi dana hibah dari APBN dan Kementrian akan dihentikan.
Selama lima tahun ini, penguru Kwarnas hanya mendapat dana APBN (dari Kemenpora) sekitar Rp 7 miliar/tahun. Padahal pada era Ketua Kwarnas Prof Azrul Azwar, Kwarnas mendapat Rp 50 miliar/tahun. Prof Azrul, yang Guru Besar dan pernah jadi tokoh mahasiswa UI, giat melobi menteri-menteri, DPR, pengusaha dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Hal ini tidak dilakukan Budi Waseso selama lima tahun ini.
Kedua, di kepolisian, Budi Waseso adalah kawan dekat Budi Gunawan, yang akhirnya menjadi besanan. Budi Gunawan merupakan ajudan ketika Megawati Soekarnoputeri sebagai Presiden. Oleh karena, publik melihat Budi Waseso berada dalam kubu PDI Perjuangan.
Dua bulan sebelum Munas Kendari September 2018, setiap Kwarda mengirimkan daftar calon ketua Kwarnas. Muncul 10 nama, dimana Adhyaksa Dault dan Jana Anggadiredja menempati posisi teratas. Kwarda Jawa Timur mencalonkan tiga nama, yaitu: Prof Jana Anggadiredja, Mayjen TNI Herindra (Waka Kwarnas) dan Budi Waseso (baru menjabat Dirut Bulog). Jadi, Budi Waseso hanya dicalonkan satu Kwarda, yaitu Kwarda Jawa Timur. Itupun di urutan ketiga.
Media memberitakan adanya tekanan dari aparat intelejen kepada pimpinan Kwarda untuk mendukung satu calon yang diklaim direstui Presiden Jokowi. Mereka mewanti-wanti Kwarda bahwa Adhyaksa Dault dekat dengan HTI dan paham radikalisme. Petugas telik sandi ini bahkan mengawal dan hadir dalam Munas di Kendari.
Ketiga, buntut dari penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, menimbulkan konflik antara Megawati dengan Presiden Jokowi. Persetruan ini makin memanas. Belakangan sejumlah pejabat yang dekat dengan Partai Banteng dicopot. Kabar pencopotan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN sudah santer terdengar.
Walhasil, kini Budi Waseso tidak memiliki lagi dukungan dari kekuatan politik dan organ kekuasaan. Jika Pilpres Februari 2023 memenangkan pasangan Prabowo-Gibran atau Anies-Muhaimin, maka Gerakan Pramuka (Kwarnas) di bawah kepemimpinan Budi Waseso bakal tidak dilirik oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sosok ketua Kwarnas ini akan dimasukkan ke dalam barisan oposisi pemerintah. Kondisi ini sama dengan Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault, yang pada Pilpres 2014 condong ke pasangan Prabowo-Hatta Rajasa sehingga dia dipersepsikan menentang pemerintah. Pada saat itu, Adhyaksa Dault konflik dengan Menpora Imam Nahrowi.
Sesungguhnya, selama lima tahun ini tidak terlihat lobi Budi Waseso kepada pengusaha untuk membantu pramuka. Sebagai Ketua Kwarnas, dia tidak pernah bertemu dengan Dewan Penasehat Mabinas dimana terdapat sejumlah pengusaha terkenal di dalamnya. Antara lain Nadiem Makarim, Harry Tanoe Sudibjo, Siti Hartati Murdaya, Eka Tjipta Wijaya dan Jaya Suprana.
Relasinya dengan kelompok masyarakat sipil juga kurang harmonis. Pada saat menjabat Kabareskrim Polri, Budi Waseso menangkap Bambang Widjojanto yang kala itu menjabat sebagai wakil ketua KPK, menetapkan Abraham Samad (ketua KPK) sebagai tersangka. Langkah itu dilakukan setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sehingga gagal menjadi Kapolri.
Ada tiga calon ketua Kwarnas yang bersaing dalam Munas di Banda Aceh, yaitu Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto, Komarudin Watubun dan GKR Mangkubumi. Namun Komarudin, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, mengundurkan diri. Kabarnya, Menpora Dito Ariotedjo telah bertemu dengan GKR Mangkubumi dan Eris Herryanto untuk menyampaikan pesan dari Istana.
Pimpinan Kwarda yang menjadi peserta Munas di Banda Aceh harus menghitung implikasi politik saat ini dan ke depannya, jika tetap memilih Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas masa bakti 2023-2028.
Boleh jadi “aksi pembangkangan” yang dilakukan Budi Waseso membawa implikasi tidak dikukuhkannya kepengurusan Kwarnas oleh Presiden RI selaku Ketua Mabinas.
Ada karma di dalamnya, karena kebijakan seperti itu dilakukan Budi Waseso yang tidak mengeluarkan SK pengukuhan kepada Arum Sabil yang terpilih sebagai Ketua Kwarda Jawa Timur, tiga tahun lalu. Alasannya karena Musda Jatim itu tidak sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka.
*) Pandu Bestari Jaya adalah pengamat sosial politik, aktivis Pramuka
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id. Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
Panjang naskah maksimal 800 kata
Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
Hak muat redaksi
