KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya menyerap aduan masyarakat soal dampak pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Timur milik Pemkot Surabaya pada Senin 11 November 2024.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menjelaskan
warga yang mengadu adalah Iswahyudi, Ketua RW 13 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut.
Aning menceritakan, warga tersebut mengeluhkan penutupan saluran air akibat dari pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur sehingga menimbulkan genangan saat hujan.
“Masyarakat ini terdampak pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur terutama dengan terkait pengendalian banjir,” kata
Aning Rahmawati.
Tak hanya itu, menurut warga, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah disepakati bersama tidak sesuai dengan pembangunan yang direalisasikan.
“Salah satunya dokumen Amdal yang dipegang oleh masyarakat, belum sesuai dengan yang sudah ditandatangani antara masyarakat dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinkes dan Dinas terkait,” bebernya.
Politisi PKS ini merinci bahwa pembangunan yang tidak sesuai dengan Amdal tersebut berupa jembatan setinggi 70 centimeter sampai nol jalan.
Sehingga kontur rumah warga menurun dan menyebabkan genangan saat terjadi hujan.
“Ternyata kemarin waktu hujan sempat terjadi genangan dan ini ada beberapa pekerjaan dari kontraktor yang tidak sesuai dengan dokumen yang dikerjakan,” terang Aning.
Karena hal itu, masyarakat menuntut Pemkot Surabaya menyempurnakan pembangunan sesuai Amdal hingga tahun 2025.
“Alhamdulillah disepakati nanti 2025 sesuai dengan dokumen yang direncanakan akan ada dua jembatan karena memang keterbatasan anggaran jadi tahun ini terbangun satu,” jelasnya.
Aning menambahkan mulai Januari 2025 daerah rumah warga yang terdampak Rumah Sakit Surabaya Timur akan dibangun saluran air atau gorong-gorong untuk mengatasi banjir.
“Berikutnya tertutup saluran yang tadinya menyelesaikan banjir di Kalirungkut Alhamdulillah tadi nanti akan diakomodir dan disurvei sesuai dengan dokumen Amdal yang sesuai kesepakatan,” terang Aning.
Mengenai dampak kemacetan di daerah Kalirungkut, DPRD Surabaya akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk mengatasi masalah ini.
“Dalam pekan ini DSDABM akan melakukan survei. Dan, bersama Dinkes dan DPRKPP akan berkoordinasi untuk menyelesaikan dokumen yang sesuai dengan Amdal,” pungkasnya. (*)
