KETIK, YOGYAKARTA – Wacana pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) menuai kritik. Langkah tersebut dinilai rawan praktik korupsi.
Ekonom Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara, Edo Segara Gustanto merekomendasikan agar pemerintah fokus pada subsidi yang lebih efektif dan mengutamakan transparansi dalam alokasi anggaran.
“Jika tujuannya adalah untuk menyikapi kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, Pemerintah dapat menggunakan skema lain. Tanpa harus dialihkan menjadi bantuan tunai,” ujarnya, Sabtu 9 November 2024.
Selain itu, ia juga memperingatkan pentingnya kajian yang lebih mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pengalihan subsidi, agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan terhindar dari potensi fokus dana publik.
Selain mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia ini berpendapat kebijakan tersebut berisiko tinggi menimbulkan praktik korupsi dan mengurangi efektivitas bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Edo, subsidi BBM hendaknya tetap dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah kondisi deflasi yang mengancam daya beli masyarakat.
“Pengalihan subsidi BBM ke BLT juga memiliki risiko besar karena mekanisme distribusi tunai yang sering kali tidak transparan. Sementara kegagalan dalam proses pendataan penerima BLT juga membuat bantuan ini tidak selalu tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam banyak kasus, lanjut dia, BLT rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap BLT yang hanya memberikan dampak jangka pendek. Sementara subsidi BBM memiliki dampak luas dalam menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil. (*)
